Pemkab Situbondo Perpanjang Kerja Sama UHC, Anggarkan Rp60 Miliar Untuk Jaminan Kesehatan Warga
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menegaskan komitmennya dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) dengan memperpanjang kerja sama bersama BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Perpanjangan kerja sama ini ditandai melalui penandatanganan adendum rencana kerja pada Jumat 1 Agustus 2025 kemarin.
Langkah ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga Situbondo terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah prioritas utama pemerintahannya.
“Saya sangat ingin menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Harapan kami adalah pelayanan yang prima, yang optimal. Saya sudah tegaskan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit agar tidak menolak pasien. Jangan sampai masyarakat ditolak,” ujar Rio di hadapan jajaran BPJS dan OPD.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025. Bahkan, Rio menyatakan bahwa angka tersebut bisa ditingkatkan jika diperlukan.
“Jangankan Rp60 miliar, Rp100 miliar pun kami sediakan kalau dibutuhkan. Karena kesehatan adalah mandatory spending. Ini momentum penting untuk mendorong indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Situbondo dalam mendukung pelaksanaan program JKN.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo atas kepercayaannya kepada BPJS Kesehatan. Ini sudah sesuai dengan regulasi dan program nasional,” kata Titus. Senin (04/07).
Titus juga menyebutkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Situbondo telah mencapai 97,19% per Juli 2025. Untuk mempertahankan status UHC, diperlukan minimal 98% cakupan hingga September mendatang.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 73,74%, sedikit di bawah ambang batas 80% yang disyaratkan. Namun, BPJS optimistis target itu bisa tercapai dalam waktu dekat.
“Kami juga sedang memanfaatkan kuota dari Kementerian Sosial agar penduduk yang belum tercover bisa dijamin melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Masih ada potensi sekitar 7.000 jiwa yang bisa dimaksimalkan,” jelas Titus.
Perpanjangan adendum kerja sama ini dilakukan karena anggaran awal hanya cukup untuk sembilan bulan. Namun, dengan keseriusan Bupati dan dukungan DPRD, alokasi dana ditambah sehingga perlindungan kesehatan dapat berlanjut hingga akhir tahun.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Situbondo dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi seluruh penduduknya, sekaligus menjadi contoh nyata implementasi UHC di tingkat daerah.
