Beritanasional.com – Tindak lanjuti Instruksi Presiden RI atas penetapan 45 kabupaten kota di luar Jawa Bali pada level 4, termasuk di dalamnya Kota Bengkulu, Pemprov Bengkulu bersama jajaran Forkopimda gelar rapat koordinasi di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (09/08).
Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dari rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Bengkulu membahas terkait pembatasan mobilitas wilayah Provinsi Bengkulu. Ada beberapa kebijakan yang wajib dilakukan, terutama di wilayah Kota Bengkulu.
“Hasil kesepakatan, FKPD dan Satgas COVID-19 Kota Bengkulu besok pagi paling lambat untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat Kota Bengkulu,” jelas Gubernur Rohidin.
Kemudian terkait dengan tracing dan testing, ditegaskan Gubernur Rohidin, diminta masing-masing kabupaten/kota untuk komitmen betul melakukan pengadaan Lab PCR minimal 1 unit. Terlebih Pemprov Bengkulu merencanakan akan melakukan penambahan 1 unit Lab PCR lagi.
“Inilah yang menjadi penyebab lambatnya hasil Lab kita menjadi kemungkinan posisinya menjadi penularan, pemeriksaan hingga 2 minggu, karena terbatasnya Lab PCR. Pembangunan ini akan dikawal FKPD Provinsi dan kabupaten kota, termasuk pengadaan Swab Antigen,” imbuh Gubernur Bengkulu ke-10 itu.
Selanjutnya terkait dengan isolasi terpadu atau isolasi terpusat (isoter), Pemda Kabupaten Kota juga diminta menyiapkan minimal 2 titik isoter lengkap dengan sarana prasarana pendukung.
“Pemprov telah menyiapkan 2 titik, saya minta kabupaten/kota melakukan hal yang sama, menyiapkan tempat isoter, tentu lengkap dengan sarana prasarana pendukung. Sehingga jelas ini akan memudahkan dalam rangka penanganan,” ujarnya.
Sementara itu terkait masih rendahnya angka vaksinasi COVID-19 dibandingkan dengan daerah lain, karena di beberapa kabupaten ini masih di bawah 10 persen, Pemprov Bengkulu bersama Forkopimda akan kembali menggalakkan gerakan vaksinasi massal.
“Ini yang akan betul-betul kita geber, besok pagi akan kita laksanakan secara massal di Bengkulu Utara, kemudian di Mukomuko dan lalu akan kita laksanakan di pulau terluar yaitu di Pulau Enggano,” pungkasnya.
// _*Jamin Ketersediaan Oksigen, Pemprov Bengkulu Terbitkan Kebijakan Bentuk Satgas Oksigen*_
Di lain pihak, untuk memastikan ketersediaan oksigen, Pemprov Bengkulu mengeluarkan kebijakan yaitu Pembentukan Satgas Oksigen Provinsi dan kabupaten/kota. Di dalamnya akan ada unsur dari rumah sakit, unsur Forkopimda kemudian distributor dan supplier.
Kebijakan dimaksud lebih kepada pengadaan tabung oksigen di masing-masing kabupaten/ kota.
“Dalam rapat koordinasi tadi kita juga meminta kebijakan karena selama ini untuk kebutuhan oksigen itu di samping diproduksi secara mandiri di RSMY Bengkulu namun terbatasnya tabung. Maka ini kita kolektif secara bersama-sama, pengadaan tabung oksigen minimal 50 tabung di setiap kabupaten kota,” jelas Gubernur Rohidin.
“Jadi kalau ada tabung kita bisa melakukan refill, ada beberapa provinsi menawarkan bisa diambil. Tapi kalau mau kita bawa dengan mobil iso tank itu kita tidak ada,” tambahnya.
Sementara itu, terkait klaim BPJS Kesehatan di setiap Rumah Sakit di Bengkulu, dalam waktu dekat akan dilakukan fasilitasi pertemuan bersama seluruh unsur BPJS Kesehatan Provinsi dan kabupaten kota untuk duduk bersama.
“Hal ini memastikan pemahaman terkait dengan klaim BPJS. Agar jangan lagi diskipnya terlalu besar, termasuk klaim terhadap penanganan COVID-19, ini kan berbeda dan jangan sampai tagihan rumah sakit ke Kemenkes RI bermasalah,” pungkas Gubernur Rohidin. (Red)
