BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Kepercayaan masyarakat Bondowoso terhadap kinerja ASN Pemkab Bondowoso rendah. Sehingga menyebabkan, Bumi Ki Ronggo menjadi salah satu daerah yang menjadi atensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Realita ini memantik Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menggenjot seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja extra keras, agar bisa lepas dari keterpurukan ini. Dengan harapan MCP (Monitoring Center for Prevention) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 meningkat.
“Pada tahun 2023 MCP Bondowoso 87,84%, turun 7 poin dibanding tahun 2022 yang mencapai 94,26%. Ada 8 OPD yang fokus mendapat atensi dari KPK, karena kinerjanya dinilai kurang,” kata Hadi, sapaannya, Kamis, 1/8/2024.
OPD, lanjutnya, yang menjadi ‘target’ KPK harus lebih waspada. Mengapa kepercayaan masyarakat turun. Harus dicari penyebab dan temukan solusinya. Ini tugas Pj Sekda untuk memberakdown masalah ini.
Ditambahkan, MCP dan SPI tahun 2024 masih dalam proses verivikasi KPK. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh OPD untuk menyiapkan data yang dibutuhkan KPK. Inspektorat saya beri kewenangan untuk menjadi koordinator.
OPD yang dibutuhkan datanya, jangan pakai lama, harus bekerja cepat. Kalau ada OPD nakal dan lelet memberikan data yang dibutuhkan pada Inspektorat, Pj Bupati Hadi yang akan menangani sendiri.
“Pada tahun 2024, MCP dan SPI harus bagus, agar Pemkab Bondowoso tidak menjadi sorotan Aparat Penegak Hukum (APH). SPI Bondowoso tahun 2023 71,34 turun dibanding tahun 2022 71,69,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya, Rasio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK secara Internal 62,53%, da penilaian ekternal 92,28%. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari OPD, Camat, hingga Pemdes.
Ditambahkan, untuk menghindari terjadinya korupsi, hendaknya Kades bertugas sesuai Tusi (Tugas dan Fungsi). Demikian juga sistem pengelolaan keungan desa, agar dijalankan dan dikendalikan sesuai aturan. (Syamsul Arifin/Advertorial/Bernas)
