Oleh : Mohammad Hasyim
Kekurangan guru beberapa tahun terahir merata disebagian besar wilayah tanah air. Paling banyak di satuan sekolah dasar jenjang Pendidikan Dasar. Kekurangan ini tersebab guru-guru klas maupun guru matapelajaran yang diangkat dengan status PNS tahun-tahun sebelumnya telah banyak yang purna tugas alias pensiun karena usia dan sebab lainya. Juga karena beberapa tahun terahir tidak ada pengangkatan guru PNS.
Situasi ini terjadi juga di Kabupaten Banyuwangi. Kekurangan guru di sekolah selama ini dicukupi oleh hadirnya guru honorer dengan status GTT. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini sekolah dan Indonesia umumnya banyak membutuhkan tenaga guru. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makariem, Indonesia idealnya memerlukan 2,3 juta guru, sementara yang tersedia dilapangan hanya 1,3 juta guru ASN-PPPK.
Kekurangan ini harus segera diatasi agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan pembelajaran dan layanan pendidikan lainnya, pengembangan diri siswa misalnya. Cara paling instan dan jitu adalah dengan mengangkat guru atau calon guru baru. Salah satu skema pengangkatan dan pemenuhan guru adalah melalui seleksi Program Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Melalui program ini (PPPK) pemerintah, juga diikuti pemerintah Kab/Kota, tahun ini menggelar seleksi untuk formasi guru-guru klas maupun guru-guru matapelajaran. Pendaftaran dibuka mulai awal Juli hingga 21 Juli 2021 secara online. Terbuka untuk semua guru Honorer baik katagori K2 yang selama ini dibiayai oleh APBN/APBD dan aktif mengajar di sekolah negeri sesuai data base BKN. Honorer katagori satu (K1) yang tidak biayai oleh APBN/APBD yang masih aktif mengajar di sekolah negeri dibawah kewenangan pemerintah daerah serta terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek. Pendaftaran juga bisa diikuti oleh guru-guru non PNS/ASN yang selama ini mengajar di sekolah swasta serta lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum menjadi guru, bersertifikat pendidik dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek.
Banyak keuntungan yang bakal didapat bagi mereka yang lulus seleksi dan menjadi guru ASN-PPPK. Melalui program ini pemerintah menjanjikan perubahan status dari guru honorer menjadi ASN-PPPK yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi guru dengan gaji pokok dan tunjangan profesi.
Perubahan status, diharapkan juga memungkinkan lebih banyak lagi guru-guru bisa mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi untuk jaminan peningkatan ekonomi, karier jangka panjang serta perbaikan pembelajaran. Dan yang penting melalui program ini (PPPK) menjadi strategi alternatif bagi pemerintah untuk melakukan rekrutasi guru GTT terutama mereka yang telah berusia kritis dan telah lama mengabdi sebagai guru di sekolah.
Merujuk lampiran Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Setda Kab. Banyuwangi 2021, untuk menambal kekurangan guru tahun ini Kabupaten Banyuwangi membutuhkan 1703 guru PPPK. Jumlah tersebut sebagian untuk formasi guru bidang studi SMP dan sebagian besar lainnya untuk guru klas SD, guru Penjaskes dan guru Pendidikan Agama.
Dengan tanpa mensyaratkan IPK minimal Program Studi, diharapkan semua GTT/guruhonorer yang selama ini telah mengabdi bisa mengikuti seleksi PPPK. Tentu melalui program rekrutasi guru ini kekurangan guru yang selama ini terjadi di sekolah dapat segera dipenuhi. Kekosongan dapat segera diisi oleh guru dengan status baru sesuai formasi dan kebutuhan sekolah, sehingga upaya mebangun SDM berkualitas di Banyuwangi dapat terus berkesinambungan.
Penting diperhatikan soal penyebarannya. Jangan sampai beberapa guru menumpuk hanya di beberapa sekolah, padahal sekolah telah tercukupi kebutuhan gurunya baik dari segi jumlah maupun beban mengajarnya. Sementara sebagian besar lainya kekurangan guru dan sangat membutuhkan, meski sekolah tidak mendapatkan jatah usulan formasi guru PPPK.
Sesuai semangat merdeka belajar yang digaungkan oleh Kemdikbudristekdikti kiranya kehadiran guru PPPK bisa menjadi pemantik (triger) dengan menyuntikan gairah baru berupa ide-ide segar, kreatif, inovatif, dan menggerakkan potensi yang ada di sekolah sehingga mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, kedepan bisa lebih baik lagi. Bagi pelamar GTT sekolah swasta besar harapan bisa dikembalikan lagi ke sekolah asal sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi sekolah swasta yang selama ini sudah ikut serta mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas SDM. Lepas dari berbagai kritik oleh sejumlah forum organisasi guru honorer atas beberapa kelemahan sistem seleksi PPPKi, program ini patut disyukuri karena akan mengubah status baru banyak GTT.
Terpenting dengan diangkatnya GTT ( K2 maupun K1 juga GTT di sekolah swasta) kiranya bisa menjadi solusi mendongkrak harga diri guru GTT ditengah tiadanya pengangkatan guru PNS dan ketidakjelasan nasib mereka dengan menghargainya berupa gaji yang lebih baik dari gaji yang mereka terima sebelumnya yang rata-rata dibawah Upah Minimum Regional. Sebagaimana juga sering disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makariem dibeberapa kesempatan bahwa, program guru PPPK ini kiranya dapat meningkatkan jaminan kesejahteraan ibu bapak guru garda depan pendidikan masa depan Indonesia, semoga !
__________________
Mohammad Hasyim, Pengawas Pendidikan (purna tugas), pengurus Dewan Pendidikan Kab. Banyuwangi, mengajar di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
