Prevalensi Stunting Menurun, Bupati Situbondo Terima Penghargaan dari BKKBN RI
BeritaNasional.ID, SITUBONDO JATIM – Berhasil menurunkan angka stunting, Bupati Situbondo Karna Suswandi menerima penghargaan prevalensi stunting terendah peringkat ketiga nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN-RI).
Berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mendapat penghargaan peringkat ketiga prevalensi stunting terendah.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi di Merapi Grand Ballroom PRPP Semarang, Jawa Tengah, pada Hari Jumat, tanggal 29 Juni 2024 malam.
Keterangan yang disampaikan Bupati Situbondo Karna Suswandi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) H. Moh. Imam Darmaji mengatakan bahwa, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, karena berhasil menurunkan prevalensi stunting terendah ketiga tingkat nasional.
“Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo sangat bagus. Pada Tahun 2022 angka prevalensi stunting Situbondo 30,9 persen turun menjadi 4,1 persen pada Tahun 2023. Di tingkat nasional prevalensi stunting Situbondo nomor tiga ini cukup membanggakan bagi kami,” kata H. Moh. Imam Darmaji, Sabtu (29/06/2024).
Lebih lanjut, Imam Darmaji mengatakan, keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo tak lepas dari kerjasama dan kerja keras jajaran OPD Pemkab Situbondo. “Tugas kami hanya memberikan advokasi dan pendamping. Jadi, masing-masing OPD itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dalam menurunkan prevelansi stunting. Dinkes itu menangani masalah gizinya ibu hamil hingga balita,” jelas Imam Darmaji.
Sedangkan Dinas PUPP, sambung Imam Darmaji, menangani masalah jamban keluarga, sanitasi dan RTLH. Untuk urusan ketersediaan pangan itu menjadi tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk urusan jaminan sosial ditangani oleh Dinsos.
Tak hanya itu yang disampaikan Imam Darmaji, namun dia menjelaskan dengan keberhasil menurunkan prevalensi stunting terendah ketiga tingkat nasional tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Situbondo menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat. “Insentif fiskal ini sangat bermanfaat untuk berbagai program pembangunan di Kabupaten Situbondo,” jelasnya.
Walaupun, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 4,1 persen di Tahun 2023, sambung Imam Darmaji, namun Bupati Situbondo, Karna Suswandi tetap meminta kepada jajaran OPD Pemkab Situbondo untuk terus bekerja keras, sehingga prevalensi stunting Kabupaten Situbondo di Tahun 2024 ini bisa kembali turun diangka 3 persen atau bahkan zero stunting.
“Dalam instruksi Presiden RI, pada tahun 2024 penurunan angka stunting harus 14 persen sudah kita lalui, akan tetapi Bapak Bupati Situbondo meminta agar stunting di Kabupaten Situbondo bisa turun lagi di angka 3 persen atau zero stunting di akhir tahun 2024 ini,” pungkas H. Moh. Imam Darmaji. (Heru/Bernas)
