Pro-Kontra Pemecatan Ahmadi Sebagai Pengurus DPC PPP Bondowoso
BeritaNasional.ID, Bondowoso Jawa Timur – Konflik PPP secara internal semakin memanas setelah DPC PPP memecat Ahmadi sebagai Pengurus. Padahal Ahmadi merupakan pejuang tangguh ketika memebasarkan PPP dalam setiap Pemilu.
Bahkan pada saat memenangkan Pemerintahan Salwa Bahtiar (SaBar) dalam Pilbup, Ahmadi selalu berada di garda terdepan melawan lawan politiknya saat itu. Saat ini masa Pemerintahan SaBar sudah kurang dari 6 bulan.
Menanggapi konflik internal PPP tersebut, Edi Firman, SH, MH, seorang Pengacara senior di Bondowoso menyarankan, seharusnya elit-elit P3 wait and see. Sambil menunggu momentum untuk melakukan serangan balik kepada lawan-lawan politiknya, bukan malah memberangus (memecat, red) anggotanya sendiri.
“Seharusnya Pengurus PPP mempunyai jiwa kesatria sebagai elit politik untuk mencermati dan mengkaji arah gerakan lawan politiknya. Sehingga dapat melindungi anggotanya yang belum tentu bersalah dimata hukum,” sarannya, rabu, 5/4.
Menurut saya, lanjutnya, keputusan memberhentikan Ahmadi sangat keliru secara premature. Selesaikan secara musyawarah di internal PPP, sebelum mengambil keputusan yang merugikan Partai.
Ditambahkan, P3 secara kelembagaan seharusnya memberikan kesempatan kepada Ahmadi melakukan counter attack terhadap berita di media. Yang belum tentu benar secara hukum. Bukan malah internal PPP yang tercabik-cabik akibat berita yang bersifat trial by the press tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Ahroji, SH, Bupati LSM LIRA mengatakan, kasus jual beli jabatan sebetulnya sudah diselesaikan bertiga (Ahmadi, Korban, dan Bupati, red) secara kekeluargaan dan sudah clear. Sekarang yang menjadi masalah, Ahmadi dipecat sepihak oleh Partai melalui Sekjennya.
Disisi lain, Suwarno, seorang aktivis mengatakan, logikanya sederhana. Tidak mungkin Sekretaris PPP mengambil keputusan tanpa persetujuan Ketua Partai. Bahkan di partai manapun, senantiasa keputusan itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
“Artinya, keputusan PPP memberhentikan Ahmadi, bukan merupakan keputusan Sahlawi secara pribadi. Tetapi saya yakin keputusan Partai tersebut sudah diketahui oleh Pengurus Harian PPP lainnya, termasuk diketahui Ketua PPP, dalam hal ini Bupati Drs. KH. Salwa Arifin,” jelasnya.
Pewarta : Zainul Muhaimin
