BeritaNasional.ID, Bone – Manajer Riset dan Program Persfektif Riset dan Opini Publik (PROP) Institute Syamsuryadi mengatakan berjayanya dinasti dan oligarki politik di Pilkada 2020 yang lalu menunjukkan keberhasilan agenda para elite. dan efeknya akan terus berkelanjutan, ia ragu Pilkada kedepan akan membawah daerah dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan, Symsurydi usai memandu lounching dan ngobrol perkara publik dengan tema demokrasi dalam pusaran oligarki dan dinasti politik yang berlangsung, Selasa, 1 Juni 2021 di Cafe Ruang Teduh.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa kesemuanya itu dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44 persen) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat dan yang paling banyak adalah di Sulawesi Selatan.
“Fenomena Dinasti ini sebenarnya justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” lanjutnya.
Akibat fenomena ini, Symsurydi menilai rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, yang dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung di dalam pemilihan umum. Baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Syamsuryadi menambahkan jika politik oligarki dan politik dinasti ini dibiarkan terus berjaya maka kita akan stagnan, membahas masa depan daerah dengan pendekatan model lama.
“Kebijakan yang ekstrem, melawan arus, dan baik bagi masa depan daerah tidak akan diambil. Dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya, Ia khawatir adanya politik balas jasa kepala daerah untuk para pihak yang membantu pemenangan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang pada titik tertentu bisa melanggar hukum.
“Terkait kondisi demokrasi dengan fenomena oligarki dan dinasti politik yang terus berulang ulang di Pilkada, hal tersebut harus dihentikan, khusus di Bone misalnya, Data dari Riset Lembaga Kami menujukkan 58,70% masyarakat menolak oligarki dan dinasti politik,ini menujukkan bahwa masyarakat semakin hari semakin cerdas hal ini perlu terus dikawal,karena oligarki dan politik dinasti hanya bisa ditumbangkan melalui politik partisipatoris masyarakat sipil secara massif, sistematis dan terstruktur,”jelas lebih jauh mantan aktivis mahasiswa ini. (Tms)
Laporan: Andi Afriadi
