DaerahSoppeng

Rakor Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten Soppeng, Ini Kata Mendagri

BeritaNasional.ID, Soppeng – Pemerintah Kab. Soppeng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Rabu (30/9/2020).

Acara Rakor ini dihadiri Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir, yang turut didampingi Kepala SKPD terkait dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Purn. Tito Karnavian.

Dalam arahannya Mendagri menjelaskan bahwa jadwal lanjutan tahapan pemilihan (PKPU No. 5 Tahun 2020 ) yaitu mulai dari masa kerja PPK/PPS, syarat dukungan paslon perseorangan, verifikasi faktual, verifikasi faktual perbaikan, pembentukan PPDP, coklit, pengumuman pendaftaran Paslon, pendaftaran Paslon, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan Paslon, pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon, sengketa TUN pemilihan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih, dan  sengketa (mengikuti jadwal MK).

“Diharapkan langkah-langkah proaktif untuk merangkul semua pihak agar melakukan kompetisi dengan sehat dan tidak melakukan kampanye-kampanye bohong,” kata Mendagri.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa kesuksesan Pilkada diukur dari tidak terjadinya klaster penularan Covid-19 dari kegiatan Pilkada, untuk itu dilaksanakan penyusunan/penetapan peraturan KPU tentang larangan-larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Mnurutnya, Pilkada serentak 2020 harus menghasilkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mempunyai kebijakan dan program strategis dalam penanganan pandemi Covid 19 dan mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Sehingga ia meminta agar bahan kampanye sehat Paslon, untuk menggunakan alat peraga kampanye yaitu masker, sabun, hand sanitizer, serta stiker gambar Paslon yang mengimbau perihal penanganan Covid-19. Dimana kampanye ini disamping untuk meningkatkan popularitas Paslon untuk kepentingan politiknya tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan negara dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Saya juga minta ke KPU dan Bawaslu agar menetapkan tema/materi debat Pilkada yaitu “Peran Kepala Daerah dalm Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya”. Karena tidak menutup kemungkinan Covid ini akan hilang dalm tahun 2021, oleh karena itu, pemerintah daerah yang terpilih agar dapat mengatasi masalah ini, dan ini merupakan tantangan yang nyata dan isu luas yaitu masalah sosial dan ekonomi,” tutupnya. (Rls)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close