HeadlineNasionalRagam

“RATAS” Presiden Instruksikan Revisi Perda Yang Izinkan Bakar Lahan, TNI-Polri Diminta Tambah Kekuatan

BeritaNasional.id, JAKARTABu — Presiden Republik Indonesia memimpin rapat terbatas secara virtual pada Sabtu (2/8/2025) guna membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Kepala BNPB, serta Kepala BMKG.

Dalam laporannya kepada Presiden, Menko Polkam menyampaikan bahwa berdasarkan data satelit dan aplikasi pemantau Sipongi, jumlah titik panas (hotspot) mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir.

“Capaian ini merupakan hasil kerja terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ujar Budi Gunawan.

Meski terjadi penurunan hotspot, pemerintah mencatat masih adanya sejumlah daerah yang menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang membolehkan pembakaran lahan seluas 1–2 hektare untuk pembukaan lahan pertanian.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Perda yang membolehkan pembakaran segera direvisi dan digantikan dengan regulasi yang melarang pembukaan lahan melalui cara membakar.

“Pemerintah akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan menyiapkan bantuan alat berat dan dukungan teknis lainnya untuk membuka lahan secara aman dan ramah lingkungan,” ujar Presiden dalam rapat tersebut.

Presiden juga memerintahkan TNI dan Polri untuk menambah dukungan operasional dalam pemadaman karhutla, termasuk pengerahan personel, alat pemadam darat, serta pesawat water bombing ke wilayah terdampak.

Upaya penanggulangan karhutla dilakukan secara sinergis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Menko Polkam juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pergerakan asap lintas negara, dan pemerintah tidak menerima nota keberatan atau protes resmi dari negara tetangga.

Presiden pun mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan serta berterima kasih kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta unsur TNI dan Polri yang telah bekerja keras mengendalikan karhutla.

“Koordinasi efektif yang dijalankan oleh Kemenko Polhukam menjadi salah satu kunci dalam memastikan langkah terpadu di lapangan,” ujar Presiden.

Pemerintah berkomitmen terus menjaga lingkungan hidup yang aman, lestari, dan berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button