Pemerintah Larang Bakar Lahan, Menko Polkam, Presiden Siapkan Teknologi Modern Untuk Petani
BeritaNasional.id, JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Sebagai gantinya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses pembukaan lahan.
Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usai mengikuti rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin langsung Presiden di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
“Presiden mengambil sikap jelas: tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Namun demikian, beliau memberikan dukungan penuh untuk penggunaan alat-alat modern yang ramah lingkungan,” ujar Budi Gunawan.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk menyediakan alternatif teknologi land clearing yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk alat berat dan bantuan teknis dari kementerian terkait. Program ini akan diluncurkan bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Kita pahami bahwa masyarakat tetap membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Tapi membakar hutan bukanlah solusi. Maka pemerintah hadir dengan solusi yang lebih beradab dan aman,” lanjutnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mencegah karhutla di wilayah konsesinya. “Negara telah memberi izin kelola, dan perusahaan wajib menjaga lahannya agar tidak terbakar,” tegas Menko Polkam.
Menko Polkam mengapresiasi kinerja Desk Koordinasi Karhutla yang dinilai berhasil menekan jumlah titik panas secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari sinergi antarinstansi seperti BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, dan BMKG.
“Koordinasi yang solid dan respons cepat adalah kunci. Ini kerja tim yang luar biasa,” katanya.
Penanganan karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari teknologi modifikasi cuaca (TMC), helikopter water bombing, hingga pemadaman darat oleh tim gabungan. Teknologi satelit juga dimanfaatkan untuk deteksi dini dan monitoring intensif.
Menko Polkam menambahkan bahwa kesiapsiagaan nasional akan terus dijaga hingga musim kemarau benar-benar berakhir. Salah satu target penting adalah mencegah asap lintas batas yang dapat memicu keluhan dari negara tetangga.
“Kita ingin memastikan tidak ada komplain dari negara lain terkait asap dari Indonesia. Ini soal tanggung jawab lingkungan dan diplomasi regional,” ujarnya.
BMKG pun terus memantau kondisi cuaca dan mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system), sedangkan sistem koordinasi antar-daerah diperkuat untuk menjamin kecepatan respons.
Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model nasional untuk tahun-tahun berikutnya, sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi dan melindungi lingkungan secara berkelanjutan.
