Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Kepung Gedung DPRD, Teriakkan Pembubaran DPR dan Reformasi Polri
BeritaNasional.ID, JAMBI – Suasana Kota Jambi memanas pada Jumat siang (29/8/2025) ketika ribuan mahasiswa dari berbagai universitas bersama elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Gelombang massa yang mengepung Gedung DPRD Provinsi Jambi awalnya berjalan damai, namun pecah ricuh setelah mereka tidak mendapati seorang pun anggota dewan di dalam gedung.
Kekecewaan massa berubah menjadi amarah. Pintu dan kaca gedung DPRD rusak akibat lemparan dan dorongan massa yang tak terbendung. Kondisi semakin tegang saat aparat kepolisian menembakkan gas air mata serta mengerahkan water cannon untuk membubarkan aksi. Ribuan orang pun kocar-kacir, sementara sejumlah mahasiswa dan warga tumbang akibat sesak napas hingga harus dievakuasi ke posko medis darurat.
Meski mendapat tekanan keras, massa tetap bertahan dengan tuntutan utama: pembubaran DPR yang dinilai telah mengkhianati amanat rakyat. Mereka menolak rencana pemberian tunjangan perumahan fantastis sebesar Rp50 juta per anggota dewan, ditambah gaji harian Rp3 juta. Kebijakan itu dianggap sebagai bentuk kemewahan yang melukai rasa keadilan publik, terlebih di tengah krisis ekonomi yang menghimpit rakyat kecil.
Tidak berhenti di situ, massa juga menyerukan reformasi total Polri. Aksi ini sekaligus menjadi luapan kemarahan atas peristiwa meninggalnya seorang driver ojek online di Jambi pada Kamis malam (28/8/2025). Korban diduga kuat tewas akibat tindakan represif oknum kepolisian. Peristiwa tragis tersebut menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Seorang orator lantang menyuarakan kritik keras di tengah kerumunan:
“DPR sibuk memperkaya diri dengan tunjangan puluhan juta. Polri justru menindas rakyat, bahkan sampai merenggut nyawa orang kecil. Negara ini sudah gagal melindungi rakyatnya sendiri. Kami tidak akan pulang sebelum ada jawaban!”
Berdasarkan pantauan massa berasal dari Universitas Jambi, Universitas Nurdin Hamzah, UIN STS Jambi, Universitas Terbuka, Universitas Batanghari, hingga ratusan pelajar STM yang ikut bergabung. Mereka bergantian menyampaikan orasi, mempertegas sikap bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dan kemewahan elite politik.
Hingga berita ini diterbitkan, Gedung DPRD Provinsi Jambi masih terkunci rapat dan tidak tampak satu pun anggota dewan yang berani keluar menemui massa. Justru aparat keamanan semakin memperketat barisan untuk mengantisipasi ledakan eskalasi yang lebih besar.
Aksi ini dipandang sebagai puncak dari akumulasi keresahan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan makin tertutupnya ruang demokrasi. Rakyat menegaskan bahwa suara mereka bukan sekadar tuntutan, tetapi jeritan yang lahir dari ketidakadilan yang berkepanjangan.
