Garut, Beritanasional.ID – Pihak Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut mengusulkan banyak kuota PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) kepada Kemenpan RB.
Hal tersebut, dikatakan Sekda Garut Nurdin Yana, kurang lebih 5.000 kuota PPPK akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Bupati Garut dalam hal ini juga tidak semata-mata meminta kuota PPPK. Namun juga meminta Pemerintah Pusat dapat membantu dalam gajinya.
“Ini sudah kita serahkan kepada mereka (Menpan RB), dengan catatan, Pak Bupati dalam suratnya menyatakan mudah – mudahan biayanya juga dari pusat,” ujar Sekda Garut, Nurdin Yana. Minggu,( 24/7 ).
Kendati demikian, soal keputusan apakah diterima ajuan tersebut menurut Sekda itu tergantung Pemerintah Pusat. Termasuk juga kapan seleksi PPPK akan dibuka itu diserahkan kepada pusat.
Dalam hal ini kata Sekda Garut Nurdin Yana, PPPK dari formasi guru yang paling banyak diusulkan. Yaitu sebanyak 3.143. Dari pertanian 50, dan untuk formasi Nakes sebanyak 1.768.
” Tentunya dalam hal ini, pihak Pemkab Garut bingung karena untuk jabatan administrasi tidak diusulkan. Karena hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 tahun 2020 tidak dicantumkan untuk jabatan tersebut,” pungkasnya. ( Diky ) 
Hal tersebut, dikatakan Sekda Garut Nurdin Yana, kurang lebih 5.000 kuota PPPK akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Bupati Garut dalam hal ini juga tidak semata-mata meminta kuota PPPK. Namun juga meminta Pemerintah Pusat dapat membantu dalam gajinya.
“Ini sudah kita serahkan kepada mereka (Menpan RB), dengan catatan, Pak Bupati dalam suratnya menyatakan mudah – mudahan biayanya juga dari pusat,” ujar Sekda Garut, Nurdin Yana. Minggu,( 24/7 ).
Kendati demikian, soal keputusan apakah diterima ajuan tersebut menurut Sekda itu tergantung Pemerintah Pusat. Termasuk juga kapan seleksi PPPK akan dibuka itu diserahkan kepada pusat.
Dalam hal ini kata Sekda Garut Nurdin Yana, PPPK dari formasi guru yang paling banyak diusulkan. Yaitu sebanyak 3.143. Dari pertanian 50, dan untuk formasi Nakes sebanyak 1.768.
” Tentunya dalam hal ini, pihak Pemkab Garut bingung karena untuk jabatan administrasi tidak diusulkan. Karena hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 tahun 2020 tidak dicantumkan untuk jabatan tersebut,” pungkasnya. ( Diky )
