BeritaNasional.ID, SINJAI SULSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Bagian Organisasi Setdakab menyelenggarakan rapat tindak lanjut permintaan data dukung evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2023.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Jefrianto Asapa didampingi Inspektur Inspektorat, Andi Adeha Syamsuri dan Kepala Bagian Organisasi, Hj Andi Sompa di Ruang Rapat Gedung B Kantor Bupati Tanassang, Kamis, (20/7/2023).
Sekda, Andi Jefrianto Asapa mengungkapkan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk melakukan edukasi dan bimbingan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya bagi OPD yang statusnya masih B dan CC.
Oleh karena itu, Inspektorat dan Bagian Organisasi langsung melakukan pendampingan, apalagi semua OPD diharapkan bisa mendapatkan nilai BB dengan begitu, Kabupaten Sinjai juga akan mendapat klasifikasi atau nilai BB.
“Itu harapan kita makanya ini hari dilakukan pendampingan dan pendampingannya tidak main-main karena dari Organisasi dan Inspektorat langsung ikut mendampingi, sehingga dokumen-dokumen yang kita harapkan sesuai dengan yang di persyaratkan oleh Kementerian PAN-RB bisa kita penuhi semua sehingga nilai Kabupaten Sinjai bisa meranjak menjadi BB,” ungkapnya.
Jefrianto menambahkan, melalui evaluasi yang dilakukan nanti oleh Kementerian PANRB, Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 ini dapat meraih predikat yang baik atau indeks evaluasi baik SAKIP maupun RB bisa meningkat.
Karena itu dia meminta Kepala perangkat daerah agar bekerja memberikan data dan masukan kepala seluruh bidang dan bagian. Bahkan Jefrianto meminta Kepala OPD ikut terlibat langsung dalam SAKIP ini.
“Harapan kita kepada teman-teman OPD jangan hanya membebankan pekerjaan ini kepada Kasubag Program saja semua harus terlibat didalamnya mulai dari Eselon III dan IV yang ada pada OPD,” tegasnya.
Sebagai informasi bahwa, proses penilaian nantinya akan dilakukan oleh Tim dari Kemenpan-RB, untuk mengetahui perkembangan, mulai dari pelayanan publik sampai sistem yang dijalankan oleh jajaran aparatur di instansi pemerintah daerah.
Hal ini rutin tiap tahun dilakukan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.
