Seribuan Massa Dukung Pemerintahan Bupati Zahir, Ini 6 Tuntutannya
BetitaNasional.ID, BATU BARA SUMUT – Hingga seribuan massa yang tergabung dari relawan dan simpatisan Bupati Zahir nyatakan sikap atas dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Batu Bara dibawah kepemimpinan Ir. Zahir, M. Ap.
Pernyataan dukungan ini, dilakukan dengan melaksanakan aksi damai dan pernyataan sikap mendukung agar melanjutkan lajunya pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan Batu Bara. Aksi damai dilaksanakan didepan kantor Bupati Batu Bara di Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh, Jum’at, (06/10/2023).
Menariknya, pada aksi damai kali ini massa meminta agar menangkap penyebar fitnah terhadap Bupati Zahir atas aksi unjuk rasa sepekan lalu.
“Oknum mengaku pejuang telah mengobok-obok Kabupaten Batu Bara,” kata M. Arwan Syahputra selaku Koordinator aksi Relawan Zahir.
Dalam orasinya, Arwan menyebutkan, bahwa Relawan Zahir di Batubara meyakini adanya oknum-oknum yang menyebut ‘Bupati Zahir Mafia Tanah, Zahir Penghianat Rakyat’ bukanlah bentuk kritik yang konstruktif namun kuat dugaan kami itu adalah kalimat menghina melecehkan bahkan memfitnah personality dari Bupati.
“Karena, Zahir sejak menjabat ditahun 2018, tidak ada 1 putusan pengadilan pun yang menyatakan Zahir pernah tersandung masalah hukum seperti kalimat yang dituduhkan. Maka Relawan Zahir hari ini menyampaikan bahwa segala tuduhan yang dimaksud adalah suatu spekulasi atau dugaan tak berdasar,” kata Arwan.
Relawan Zahir Juga menilai, segala dugaan tuduhan tersebut harus dibuktikan, dan diproses sesuai mekanisme perundang-undangan alias diteruskan dan diserahkan pada Aparat penegak hukum (APH).
“Kami juga mencatat, bahwa masyarakat Batu Bara telah merasakan pembangunan dibidang infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi, bahkan dimasa Pemerintahan Zahir pada tahun 2022 lalu setidaknya telah berhasil membangun proporsi jalan Kabupaten Batu Bara dalam kondisi mulus dengan panjang mencapai 369,414 kilometer,” kata Arwan.
Kondisi jalan yang telah dibangun ini, Arwan menjelaskan yang sebelumnya pada tahun 2018 lalu kondisi jalan bagus proporsinya hanya sepanjang 298.141 Kilometer atau dipersentasikan naik sebesar 63%.
Kata Arwan, prestasi Zahir lainnya, yakni lajunya pertumbuhan ekonomi 4 % dalam 4 tahun kepemimpinan Bupati Zahir di Batubara, dan rakyat miskin berkurang sesuai catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batubara.
“Terbukti pada tahun 2022, Pemkab Batu Bara era Zahir berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga capai 49,39 jiwa, Selain itu, di Pemerintahannya pada tahun 2022 telah menyelamatkan rakyat miskin turun di level 49,39 jiwa atau sebanyak 11,53 %, yang sebelumnya 2018 di level 12,57%,” ungkapnya.
Selain itu, Arwan juga menjelaskan banyaknya prestasi yang diperoleh dimasa Zahir, termasuk mendapatkan Opini WTP dari BPK RI 4 tahun secara berturut, bahkan ditahun 2022 Batubara juga mendpat anugrah keterbukaan informasi publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI).
“Hal ini membuktikan mudahnya mengakses informasi daerah dan peningkatan transparansi dimasa Kepemimpinan Zahir,” tegasnya.
Atas dasar ini, massa yang tergabung relawan dan simpatisan Zahir ini sampaikan pernyatakan sikap dengan 6 tuntutan.
1. Perlunya Bupati Zahir melanjutkan pembangunan infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi di Batubara.
2. Mendukung Bupati Zahir Dalam Mewujudkan Batubara menjadi masyarakat industry.
3. Mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menelaah dugaan tuduhan oknum-oknum yang menyebut Zahir penghianat rakyat Batubara, dan Bupati Zahir mafia tanah.
4. Mendukung pemerataan pembangunan dan ekonomi Di Batubara.
5. Mendukung program pembangunan yang di Batubara baik yang bersumber dari APBD Maupun APBN.
6. Mendukung Kepolisian Resort Batubara Agar Memproses Hukum Oknum-Oknum Yang memfitnah personality/pribadi Bupati Zahir, Dan Mengungkap dalang intelektual dibalik oknum tersebut.
Sebelum membubarkan aksi, massa juga sampaikan kekecewaan terhadap oknum Kasatpol PP yang membiarkan adanya yang menyegel Kantor Bupati Batu Bara sebagai aset daerah. Salah seorang koordinator aksi juga meminta terhadap Satpol PP tetap menjaga aset daerah, dan oknum Kasar Pol PP disebut-sebut tidak mempunyai klasifikasi PPNS, dan massa meminta agar Bupati mencopot Kasatpol PP. (Fitrah).
