Nasional

Sutriono Edi : Semua Instansi Harus Bekerjasma Dalam HET Beras Pasar Rakyat

Mamuju Sulbar.Berita Nasional.ID  – Kementerian Perdagangan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok), terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019. Untuk memastikan hal itu, Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi melakukan pemantauan harga di pasar rakyat dan menghadiri rapat koordinasi (rakor) untuk memastikan harga dan pasokan bapok aman sebelum bulan puasa di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (25/4).

“Memasuki bulan puasa ini hasil pemantauan pasar rakyat di Mamuju menunjukkan harga bapok stabil. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta Satgas Pangan untuk mengawal harga dan pasokan agar ibu-ibu bisa tenang menyambut bulan puasa dan Lebaran,” ujarSutriono Edi.

Rakor merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Rakornas HBKN di Bandung pada 20 Maret 2019. Dalam Rakornas tersebut, Mendag menjelaskan salah satu mandat Presiden Republik Indonesia yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Selain itu, Mendag juga menjelaskan empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN tahun ini. Pertama, penguatan regulasi yaitu peraturan presiden terkait penempatan dan penyimpanan bahan pokok penting; harga acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras; harga khusus; pendaftaran pelaku usaha distribusi bapok; penataan dan pembinaan gudang; serta pencantuman label kemasan beras.

“Kami yakin dengan adanya koordinasi yang solid didukung penguasaan teknologi dalam bentuk ‘Sistem Informasi Harga Barang Pokok’ yang baru saja diluncurkan Kementerian Perdagangan, masyarakat dapat melihat harga di pasar rakyat secara transparan, tidak hanya di pasar daerah Sulawes Barat, tetapi juga pasar rakyat daerah lainnya ,” lanjut Sutriono Edi.

Kedua, pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kemendag bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bapok. Dalam rakor, Sutriono Edi menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kita harap kerjasama ini dapat mengantisipasi kenaikan permintaan, apalagi saat ini sudah menjelang bulan puasa dan lebaran. Kita akan memastikan kecukupan pasokan dan harga yang stabil di Sulawesi Barat,” imbuhnya.

Langkah ketiga, penatalaksanaanya itu melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; fasilitasi dengan BUMN dan pelaku usaha; serta penugasan BULOG.

Keempat, melalui upaya khusus yaitu penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern. Berdasarkan hasil pemantauan periode 25 April 2019, harga bapok di Mamuju relatif stabil. Tercatat harga di pasar Regional dan Sentral Mamuju untuk beras medium Bulog Rp8.700/kg, beras premium Rp10.000-11.800/kg, minyak goreng kemasan Rp11.000-Rp13.000/liter, gula pasir Rp12.000/kg, cabai merah keriting Rp25.000/kg, dan telur ayam ras Rp24.000/kg.
Sementara itu, pasokan beras di gudang Bulog Divre Sulawesi Barat mencapai 927 ton dan akan mendapat tambahan sekitar 1000-1500 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Lebaran, bahkan sampai 15 bulan ke depan. Selain itu, harga bapok yakni gula pasir, minyak goreng, dan beras premium diketahui sesuai HET pada saat kunjungan ke tiga ritel modern di Mamuju. Kemendag juga menyarankan kepada ritel modern untuk memasang spanduk/standing banner yang memuat informasi ketersediaan beras, minyak goreng kemasan sederhana, gula, dan daging beku sesuai HET.

Perketat Peraturan dan Antisipasi Kenaikan Permintaan dalam rakor, Sutrono Edi menyampaikan agar seluruh instansi dapat bekerja sama menjalankan kebijakan mengenai HET beras untuk pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya sesuai Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
“Diperlukan koridor hukum yang jelas sehingga para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika para pelaku usaha kedapatan melakukan penimbunan atau hal-hal yang melanggar regulasi, tentu nanti kami akan bersinergi dengan pemda/instansi setempat untuk melakukan teguran bahkan hingga pencabutan ijin usaha,” tegas Sutriono Edi.

Pemantauan harga dilakukan di Pasar Regional dan Pasar Sentral Mamuju, serta di beberapa ritel modern lokal di Mamuju. Dalam pemantauan tersebut, harga diketahui stabil dan pasokan aman.
Rakor di Mamuju dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dan dihadiri oleh stakeholder antara lain Satgas Pangan, Bulog, BIN Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perdagangan seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat, instansi daerah terkait, para agen distributor, dan para pelaku usaha. Dalam pembukaan Rakor HBKN 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kembali bahwa secara umum pasokan bapok di Sulawesi Barat aman dan harganya stabil. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mengantisipasi hal-hal di luar kendali seperti iklim dan serangan hama yang dapat mempengaruhi ketersediaan bapok. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1440 H.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button