BeritaNasional.id, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Hal itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Kemenkum dan 11 kementerian/lembaga lainnya di Jakarta.. Kamis (11/09/2205).
“Penandatanganan hari ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kita meninggalkan ego sektoral,” kata Supratman.
Menurut Menkum, era kerja masing-masing instansi secara terpisah sudah tak relevan lagi. Pemerintah, kata dia, harus bergerak terpadu dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang makin kompleks.
Dalam pidatonya, Supratman juga mengutip pernyataan Presiden saat menyampaikan RAPBN 2026, bahwa arah pembangunan nasional harus menjadikan Indonesia kuat, mandiri, dan berdaya saing dengan defisit fiskal terkendali dan target APBN berimbang pada 2028.
Kerja sama antar-kementerian dan lembaga ini dinilai penting untuk mendorong penguatan hukum, keterpaduan data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta ketahanan ideologi dan konstitusi.
“Ini bukan soal dokumen semata. Yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Harus ada rencana aksi, target yang jelas, dan sistem evaluasi yang transparan,” tegas Supratman.
Ia pun berharap seluruh pihak mengedepankan semangat kolaborasi dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi adalah kata kunci. Mari bekerja sama, bukan bersaing satu sama lain,” ujar Menkum.
Sebanyak 11 kementerian dan lembaga yang ikut dalam penandatanganan hari ini antara lain:
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Badan Intelijen Negara (BIN)
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
8. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
9. Perpustakaan Nasional
10. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Dengan tambahan ini, Kemenkumham telah menjalin kerja sama dengan total 62 mitra di tahun 2025, termasuk lembaga negara, perbankan, dan perguruan tinggi.
