BeritaNasional.ID, Gorontalo – Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memiliki program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan salah satunya adalah pembentukan percontohan 22 Desa Anti Korupsi di 22 Provinsi pada tahun 2023.
Untuk terlaksananya program tersebut, Tim Ditpermas KPK RI melakukan kegiatan audiensi dengan Bupati beserta pejabat terkait guna membahas lebih lanjut rencana pelaksanaan kegiatan pembentukan Desa Anti Korupsi diwilayahnya.
Sebagai Kabupaten yang salah satu Desanya masuk nominasi pembentukan Desa Anti Korupsi, maka Bupati Bone Bolango Hamim Pou termasuk Bupati yang menerima audiensi Tim Observasi Desa Anti Korupsi dari Ditpermas KPK RI yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Kamis (16/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Hamim Pou yang didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tersebut mendengarkan pemaparan dari Ketua Tim Observasi DAK KPK RI Fries Mount Wongso terkait dengan program pembentukan percontohan Desa Anti Korupsi.
Sebelumnya, Hamim juga memaparkan dihadapan Tim tersebut terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengelolaan keuangan termasuk kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Ditemui usai kegiatan audiensi dengan Tim Observasi DAK KPK tersebut, Hamim Pou mengatakan bahwa pihaknya berharap masuknya Desa Lamahu menjadi salah satu nominasi Desa Anti Korupsi ini akan menjadi inspirasi bagi Desa lainnya di Kabupaten Bone Bolango untuk menjadikan Desanya menjadi Desa Anti Korupsi.
“Saya berharap, dengan dipilihnya Desa Lamahu sebagai salah satu kandidat desa anti korupsi di Indonesia ini bisa menginspirasi kita semua di Bone Bolango agar semua desa bisa menjadi anti korupsi,”tandasnya. (Noka)
