Tugas Berat Bapenda, Harus Penuhi Target, Biaya Operasi Nempel Pimpinan
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Badan Pendapatan Daerah, sesuai namanya, lembaga ini bertanggungjawab terhadap seluruh kekurangan finansial pembangunan yang diprogramkan Pemerintah Daerah.
Sementara, akibat efisiensi, biaya operasional petugas dilapangan tidak dianggarkan. Tapi bukan berarti, tugas berat ini harus ditinggalkan. Salah satu solusinya, dengan biaya mandiri dan nempel biaya operasional pimpinan.
Slamet Yantoko, Kepala Bapenda mengatakan, kalau Pemkab sudah memprogramkan pembangunan, maka tidak boleh gagal. Maka salah satu ujung tombaknya, Bapenda, harus bekerja extra keras.
“Kami bersama Tim tetap bekerja walau ada efisiensi. Memang setelah efisiensi, biaya operasional dilapangan dihapus, tapi, bukan berarti kami tidak melakukan upaya dilapangan. Solusinya dengan biaya mandiri dan menggunakan operasional pimpinan,” jelasnya.
Slamet, sapaannya, menambahkan, Bapenda diminta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah untuk pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah, hususnya pajak. Sedangkan pendapatan dari retribusi dan dioptimalkan oleh OPD lain.
Husus di Bapenda, lanjutnya, anggaran untuk BBM sudah ada, tetapi tidak cukup dengan beban yang harus dijalankan. Kami sudah mengajukan tambahan BBM di P-APBD dan sudah diakomodir untuk dua bulan kebelakang, September-Oktober 2026.
Penambahan anggaran tersebut untuk BBM penagih pajak dilapangan, misalnya PBB. Sedangkan Program Pekan Layanan Terpadu Perbaikan Data Pajak, BBM para petugas menggunakan milik pimpinan.
“Saya sampaikan pada seluruh staf, agar tunjukkan kinerjanya terlebih dahulu. Kalau Program Pekan Pelita Pajak berhasil, saya akan mengusulkan dukungan biaya operasional pemutahiran data di lapangan,” jelasnya.
Target pajak tahun ini turun Rp112M, sebelumnya Rp114M. Turunnya target karena factor efisiensi. Sesuai aturan, rapat-rapat, di tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten tidak ada konsumsi lagi.
