BeritaNasional.ID, KUPANG – Universitas Nusa Cendana (Undana) kembali menegaskan perannya sebagai pusat dialog akademik dan advokasi sosial di tingkat internasional.
Kali ini, kampus terbesar di Nusa Tenggara Timur itu menjadi tuan rumah Dialog Publik “Perempuan, Tambang, dan Ekstraktivisme di Asia Tenggara”, yang digelar pada Sabtu (1/11/2025) di Aula Rektorat Undana.
Acara yang dihadiri perwakilan dari enam negara di Asia Tenggara ini menjadi ruang pertemuan penting bagi akademisi, aktivis, dan komunitas akar rumput untuk menyuarakan kekhawatiran atas praktik ekstraksi mineral kritis yang dinilai sebagai bentuk baru dari kolonialisme hijau—sebuah istilah yang menggambarkan eksploitasi sumber daya alam atas nama transisi energi global.
Dialog ini digagas oleh Tim Kerja Perempuan dan Tambang Indonesia (TKPT Indonesia) bekerja sama dengan ReSisters Dialogue Network.
Keduanya berkomitmen memperkuat solidaritas lintas negara dalam memperjuangkan keadilan ekologis, sosial, dan gender di tengah derasnya arus investasi global dalam sektor energi.
Ketua TKPT Indonesia, Haris Retno Susmiyati, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan bentuk nyata dari perlawanan perempuan terhadap sistem ekonomi yang terus menempatkan mereka sebagai korban.
“Perempuan di wilayah tambang kehilangan tanah, air, dan bahkan ruang hidupnya. Mereka yang paling terdampak, tetapi juga yang paling tangguh. Karena itu, solidaritas lintas negara sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan keadilan yang sejati,” ujarnya.
Sementara itu, Judy Pasimio dari ReSisters Dialogue Network menyoroti bahwa narasi “transisi energi hijau” sering kali menipu.
Di balik jargon keberlanjutan, katanya, ada perluasan keuntungan korporasi besar yang merampas sumber daya masyarakat lokal.
“Ekstraksi litium dan nikel yang diklaim sebagai bagian dari transisi hijau sejatinya memperpanjang ketimpangan. Transisi tanpa keadilan hanyalah bentuk baru dari kolonialisme hijau,” tegasnya.
Dialog publik tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Undana, Prof. Jefri S. Bale, yang menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memproduksi ilmu, tetapi juga menyuarakan kemanusiaan.
“Undana berkomitmen menjadi ruang yang hidup bagi pemikiran kritis terhadap isu global. Isu transisi energi hijau tidak boleh menutupi risiko eksploitasi baru yang mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan,” ungkapnya.
Prof. Jefri juga mengapresiasi kerja sama lintas negara dan organisasi yang membawa perspektif keadilan sosial dan ekologis ke tengah kampus.
Menurutnya, kehadiran forum seperti ini menjadi wujud nyata kontribusi Undana dalam membangun kesadaran publik yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Sesi diskusi bertajuk “Suara dari Kawasan Investasi Energi” menjadi bagian paling emosional dari dialog ini.
Aktivis perempuan dari Indonesia, Thailand, dan Myanmar/Burma berbagi kisah nyata tentang bagaimana proyek pertambangan dan energi di wilayah mereka menghancurkan ekosistem, menciptakan krisis air, serta menyingkirkan masyarakat adat dari tanah leluhur.
Meski demikian, dari kesaksian itu juga muncul semangat perlawanan. Para perempuan di komunitas tambang justru tampil sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber kehidupan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka.
Menutup sesi diskusi, Norman Riwu Kaho, Dosen Program Studi Kehutanan Undana, memaparkan analisis kritis tentang paradoks transisi energi global.
Menurutnya, meski dunia sedang beralih menuju energi terbarukan, prosesnya justru menciptakan beban baru bagi daerah penghasil mineral seperti NTT.
“Mineral kritis yang menjadi bahan baku teknologi hijau ditambang menggunakan energi fosil dan sering kali menimbulkan dampak ekologis serta sosial yang lebih besar. Transisi ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memindahkan beban dari negara maju ke daerah rentan seperti NTT,” jelasnya.
Dialog publik ini menutup rangkaian kegiatannya dengan seruan kolektif dari jaringan Asia Tenggara untuk memperjuangkan masa depan yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari bentuk baru kolonialisme hijau.*
Alberto
