Mamuju.Sulbar.Beritanasional.id –Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknis Unika Mamuju menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Mamuju, Senin 20/01/20.
Para demonstran mempertanyakan asas menfaat pembangunan Lendscape Manakarra Tower yang menelan anggaran puluhan milyar tupiah.
Selain itu, BEM Teknik Unika juga menyorot dugaan korupsi pengadaan kapal Fery Mini yang menelan anggaran 1,7 Milyar rupiah yang rusak sebelum difungsikan.adapun 6 tuntutan Demonstran BEM adalah
1.laksanakan Perpres nomor 172 tahun 2014 tentang LKPP no 14 tahun 2012 tentang swakelola sesuai dengan prosedural
2.Meminta pemerintah mengatur dan secepatnya mengesahkan Perda tentang RTRW wilayah kota Mamuju
3.Transparansi penggunaan anggaran pembangunan Landscape Manakarra Tower
4.Mengedepankan asas menfaat dari segi pembangunan untuk meningkatkan PAD.
5.Meminta Kejati Sulbar agar segera memeriksa pengadaan kapal Fery Mini yang dianggarkan Pemkab Mamuju sebesar 1,7 Milyar tahun 2017/2018.
6.Mengharapkan Pemkab Mamuju lebih mengedepankan penganggaran pembangunan dalam sektor pengembangan perekonomian daerah.”kata kordinator lapangan Iswandi saat berorasi digedung DPRD Mamuju.
Para demonstran ditemui langsung oleh wakil ketua DPRD Mamuju Andi Dodi dan ketua komisi 1 H.Sugianto, mereka diajak berdialog dengan cara duduk bersila diplataran gedung DPRD Mamuju.
Ketua komisi 1 DPRD Mamuju H. Sugianto menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa itu, mantan ketua DPRD Mamuju itu mengatakan pembangunan Manakarra Tower juga sebelumnya telah di tolak oleh sejumlah partai di DPRD Mamuju seperti Golkar, PDIP dan PKS.
Sugianto menilai pembangunan Manakarra Tower sesungguhnya belum layak mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti pembangunan jalan tani, jalan penghubung antar desa dan infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan masyarakat Mamuju.
“Perda RTRW ini seingat saya sudah 7 kadisnya berganti baru selesai , tapi alhamdulillah sudah ditetapkan. Pembangunan Manakarra Tower akan kami kawal. Golkar,PDIP dan PKS tidak setuju pembangunan itu.
’ Angarannya setau saya tahun 2020 dianggarkan 22 Milyar tahun 2019 10 Milyar untuk pematangan lahannya, ini sebenarnya dianggarkan sepihak oleh eksekutif, sesungguhnya lebih banyak jalan tani yang lebih prioritas dari pada pembangunan Manakarra Tower.”kata mantan ketua Golkar Mamuju itu.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Mamuju Andi Dodi menjelaskan akan segera mengakomodir tuntutan para demonstran tersebut. Sebagai upaya tindaklanjut pihanya akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait dan melibatkan para mahasiswa.
“kita sepakati akan rapat dengan dinas terkait dan adek-adek Mahasiswa pada Rabu 23 Januari 2020 jam 09.00, undangannya segera kami buat.”kata Andi Dodi.
