Beritanasional.Id, Kota Jantho – Sebanyak tiga pejabat eselon II di Jajaran Pemkab Aceh Besar dicopot dan 101 Pejabat berbagai Eselon dilantik oleh Bupati Aceh Besar, H.Ir Mawardi Ali, Rabu 17 Juni 2020 di Aula lantai III Gedung Kantor Bupati setempat di Kota Jantho.
Ketiga Pejabat eselon II dimaksud ialah Kadis Komunikasi dan Informatika, Rasidi, S.Sos Kepala Dinas Pertanian, Dr.Ir.Azhar, M.Sc, dan Asisten III Sekdakab Aceh Besar, Dr. Samsul Bahri, M.Sc, ketiga pejabat tersebut sejak hari ini dilantik sebagai staf ahli di Sekdakab setempat.
Pada kesempatan tersebut turut dilantik oleh Bupati Aceh Besar, Kepala Dinas Pertanian, Jakfar, SP, sebelumnya staf Ahli Sekdakab Aceh Besar di bidang Kesra, Kepala Dinas PMG, Carbaini, sebelumnya Kadis Syariat islam, Bahrul Jamil, S.sos, M.Si sebagai Kadis Sosial, sebelumnya Kadis PMG, Taufiq, SH kepala Badan Keluarga Berencana perlindungan Perempuan dan Anak, ssbelumny Kadis Perindagop. Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rahmawati, S.Pd dan Kepala Bappeda Ir Makmum, diroker, Jamaluddin, S.Sos, MM diangkat sebagai Asisten bidang Administasi Umum sekdakab Aceh Besar.
Pada posisi eselon III turut dilantik Sekretaris dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan sejumlah Kepala Bidang disejumlah Dinas di Jajaran Pemkab setempat, dan selanjutnya adalah eselon IV yang ditempatkan disejumlah OPD di Aceh Besar.
Tidak ada informasi akuran dari Bupati Aceh Besar, terkait dengan alasan dicopotnya tiga pejabat eselon II itu dari Jabatan dan dirokernya dua Kepala OPD itu, namun Bupati dalam pidato pelantikannya, yang dikonfirmasi media ini melalui Kabag Humas dan protokoler Sekdakab Aceh Besar, Muhajir via telpon selulernya, mengatakan Bupati hanya berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk giat bekerja dan dapat mengejar target kerja sesuai RPJM yang telah ditetapkan.
“Bupati Mawardi Ali berpesan, agar pejabat yang baru dilantik dapat giat bekerja dan mencapai target RPJM, menjaga Kondisi Instansi, Disiplin. Bupati tidak menyampaikan kondisi kinerja OPD sebelumnya,” ujar Muhajir.
Mutasi ini merupakan mutasi perdana yang dilaksanakan secara massal oleh Pemkab Aceh Besar setelah gagal terlaksananya diawal tahun 2020 ini. Sementara pada awal Maret lalu mutasi dilakukan, hanya melantik Kadis Kesehatan.
Mutasi ini juga menjadi respon eksekutif Aceh Besar dari desakan sejumlah pihak termasuk Legislatif yang mengharapkan untuk segera dilaksanakan mutasi di Aceh Besar guna meningkatkan Kebugaran OPD , supaya tidak menimbulkan kejenuhan dari pihak pejabat yang mengemban tugas dengan batas waktu sudah lama.
Meski, saat itu desakan tersebut bukan disampaikan oleh Komisi bersangkutan di DPRK Aceh Besar yaitu Komisi I, melainkan di sampaikan oleh Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, melalui sebuah media massa lokal di Aceh.(Alan)
