DPRD Prov Sulbar

3 Tahun Tak ada Peningkatan , DPRD Soroti PAD Pemkab Polman

Polman.Sulbar.Beritanasional.id —Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Polewali Mandar, menuai sorotan. Pasalnya, selama tiga tahun berturut-turut PAD stagnan dan tidak mengalami peningkatan. Hal itu terungkap dalam rapat untuk membahas dan merumuskan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2020, diruang Aspirasi Gedung DPRD Polman, Selasa 26 November 2019.

Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polman mengungkapkan, jika tiga tahun berturut-turut PAD disemua OPD di Polman tidak ada peningkatan atau tetap stagnan. Sehingga, Banggar meminta agar OPD kembali memperbaiki laporannya dengan meningkatkan target capaian untuk pendapatan di Tahun Anggaran 2020.

“Yang menjadi pertanyaan kami karena selama tiga tahun pendapatan OPD ini stagnan terus dan target PAD nya itu sama terus selama tiga tahun. Ini menimbulkan kekhawatiran kita, kalau PADnya ini hanya di copy paste selama ini. Karena tidak ada perubahan nilai malah sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, demikian juga dengan realisasinya dan ini baru beberapa OPD yang dibahas, namun setelah kita lakukan pembahasan akhirnya kita naikkan dengan menambah target PAD nya,”tegasnya.

Rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota Banggar diantaranya, Jufri Mahmud, Rudi Hamzah, Lukman, Rahmat Bahtiar, Rusnaedi dan beberapa anggota dewan lainnya.

Sementara, Rudi Hamzah yang juga anggota Banggar menyampaikan, ada kemungkinan penetapan RAPBD ini akan lambat karena penyerahan draf pembahasan anggaran dari eksekutif ke DPRD juga lambat. “Berdasarkan aturan pembahasan itu disahkan 30 November 2019. Sesuai dengan jadwal,tapi draf pembahasan ini lambat diserahkan oleh eksekutif ke DPRD. Jangan sampai eksekutif ini nantinya dalam mengusulkan anggaran ini lambat dibahas dan DPRD yang disalahkan,”ungkapnya.

Rudi mengatakan, ketika pengesahan ini lambat akan berdampak pada program kegiatan yang direncanakan tidak akan berjalan karena akan ada pengurangan anggaran dan sebagainya termasuk juga pahit-pahitnya eksekutif bisa tidak terima gaji selama enam bulan. “Tapi itu kami belum pastikan, karena yang akan menilai nanti Pemerintah Provinsi saat dievaluasi,”jelasnya

Legislator asal PDIP menambahkan, lembaga legislatif yang tengah membahas mulai dari KUA PPAS tidak berada pada persoalan memperlambat, tapi kita bahas sesuai dengan jadwal dan dibahas item per item. Dan satu item itu butuh waktu satu hingga dua hari dibahas, demi melihat ada kemajuan pendapatan di Kabupaten Polman.

Ia pun mencontohkan, target Dishub pada penerimaan retribusi parkir itu hanya Rp 1,5 miliar tapi karena kita naikkan Rp 500 juta sehingga menjadi Rp 2 miliar. Termasuk beberapa sumber PAD lainnya yang dinaikkan seperti PAD pasar. ” Menaikkan PAD ini tidak asal menaikkan begitu saja, namun ada dasarnya yakni hasil sidak teman-teman DPRD, hasil investigasi dan perhitungan matematik,”jelasnya. (Erwin)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close