Plt Walikota Tanjungbalai Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD Pada RAPBD-P 2021
BeritaNasional.ID-TANJUNGBALAI Plt Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD Tanjungbalai tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis siang yang lalu di Ruang Sidang Aula Rapat Kantor DPRD Tanjungbalai.
Mengenai status tanah lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, bahwa status kepemilikan tanah tersebut adalah inventaris pemerintah kota Tanjungbalai.
Berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Tanjungbalai.
Tentang aset-aset pemerintah kota, dapat kami jelaskan bahwasanya berdasarkan NHP BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang merekomendasikan untuk dilakukan inventarisasi ke seluruh aset tetap milik pemerintah kota Tanjungbalai yang bertujuan untuk menertibkan penatausahaan aset tetap secara menyeluruh.
Hal ini sedang ditindak lanjuti oleh pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai Bidang Aset agar penatausahaan aset milik pemerintah kota Tanjungbalai bisa tertib secara administrasi.
Permasalahan pendapatan daerah ini akan menjadi tugas kami dalam memacu pendapatan asli daerah atau PAD yang kita harapkan. Dalam hal ini pemerintah kota Tanjungbalai berupaya menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di kota Tanjungbalai dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang butuh bantuan di kota Tanjungbalai yang kita cintai ini,” sebut Waris.
Sementara terhadap pandangan umum Fraksi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Eriston Sihaloho, dijelaskannya bahwa masukan dalam pembentukan dinas pendapatan daerah kota Tanjungbalai.
Bahwa untuk hal ini perlu dilakukan kajian secara mendalam, karena dahulu ini sudah pernah terjadi. Karena evaluasi dan bahan pertimbangan maka ada perampingan sehingga pendapatan daerah tergabung di BPKPAD.
Kalau memang hasil evaluasi ini perlu untuk membuat BPKPAD terpisah agar lebih maksimal, ini nanti akan jadi pegangan bahan kajian kami untuk diusulkan sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah di kota Tanjungbalai.
Dimana target yang dibebankan kepada OPD yang tidak mencapai target realisasi PAD minimal 50 persen sampai bulan September bulan ini. Kiranya akan kami evaluasi, demi tercapainya peningkatan capaian dari pendapatan asli daerah.
Kemudian tentang penertiban kendaraan roda 6 yang melintas dijalur keluar masuk dalam kota serta retribusi galian c yang masih kurang peningkatannya dari tahun ke tahun. Pemerintah Tanjungbalai akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian tentang menyoroti kinerja kepala lingkungan yang tidak bekerja maksimal atau sampai kepada kelurahan dan kecamatan akan menjadi bahan evaluasi kami kembali. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Kepala lingkungan, yang tahun ini akan berakhir dibulan Desember mendatang.
Apa yang menjadi masukan dan sumbang saran, kami akan melakukan rapat koordinasi pembentukan tim sekaligus jika memang mampu secara efektif dan efisien, Perwa yang lalu akan kami rubah.
Tentang semakin banyaknya yang kita lihat pedagang kaki lima, yang berjualan di trotoar badan jalan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tanjungbalai. Dan akan terus ditertibkan, hingga wajah kota Tanjungbalai ini lebih indah dan berseri.
Tentang rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan kota Tanjungbalai. Bahwasanya Pemkot Tanjungbalai dalam waktu dekat akan melaksanakan assessment uji kompetensi di lingkup Pemkot Tanjungbalai.
Agar rangkap jabatan dapat teratasi dan termasuk jabatan-jabatan yang kosong saat ini. Insha Allah Pemkot Tanjungbalai nantinya dan ASN /PNS yang akan menduduki jabatan, tidak akan menduduki jabatan jika tidak melalui assessment uji kompetensi,” jelas Waris.
Kami menyadari bahwa nota jawaban yang kami sampaikan dari tanggapan pertanyaan maupun usulan saran anggota dewan belum seluruhnya dapat memuaskan anggota dewan yang terhormat. Kiranya didalam pembahasan-pembahasan nantinya bisa dapat disempurnakan demi tercapainya perubahan APBD yang lebih baik pungkasnya (As18)
