Kata Siapa Bondowoso Miskin, Pejabatnya Kaya-kaya (Bagian 2)
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Kabupaten Bondowoso terkenal dengan kota kecil yang tidak produktif, sehingga predikit miskin menjadi iconnya. Namun istilah miskin tidak berlaku bagi Siti Musyarafatul Manna Wassalwa, anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Fraksi PPP.
Informasi tersebut disampaikan aktivis senior, Sumitrohadi, SH. Itu diketahui setelah Ketua LSM Forum Peduli Masyarakat (FPM) membuka website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi Laporan Kekayaan Harta Pejabat (LKHP).
“Saya mencoba membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ufa, sapaannya, pada tahun 2020. Berarti yang dilaporkan kekayaannya pada tahun 2019,” kata Mitro, sapaannya, Rabu 7/6 2023.
Yang menjadi saya kaget, lanjutnya, baru setahun menjabat anggota DPRD, kekayaannya sudah mencapai Rp 1.170.173.869,00. Kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan, tanah, mobil, dan motor.
Ditambahkan, tanah dan bangunan yang dimiliki seluas 239m2/110m2 dengan nilai Rp 505 juta. Sedangkan tanah tanpa bangunan terletak di 3 lokasi, dengan ukuran masing-masing 1600m2 senilai Rp 25 juta, ukuran 3080m2 setara dengan Rp 150 juta, dan tanah seluas 239m2 Rp 30 juta.
Sedangkan harta berupa mobil ada dua, yaitu Mobil Daihatsu Minibus tahun 2012 seharga Rp 100 juta dan Toyota Minibus 2010 Rp 190 juta. Motornya juga ada 2, motor tahun 2013 seharga Rp 10 juta dan tahun 2016 senilai Rp 12 juta.
“Harta bergerak lainnya yang dimiliki Ufa sebesar Rp 88,3 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 264 juta. Karena tidak memiliki hutang, total kekayaannya mencapai Rp 1.170.173.869,00,” kata Mitro.
Andai saja, lanjutnya, bekerja sebagai anggota DPRD selama 5 tahun, untuk mendapatkan harta sebesar itu harus mempunyai income sebesar Rp 234.034.773,8 setahun. Atau harus mempunyai penghasilan 19.502.897,8/bulan.
Ditambahkan, itupun kalau pendapatannya tidak dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Seluruh gajinya ditabung semua. Kalau tidak, kita sebagai warga yang turut hidup membiayai hidup pejabat dengan membayar pajak, wajar untuk curiga.
