Ketua Bawaslu Bone Bolango Ingatkan Peserta Pemilu Tak Langgar Aturan Kampanye
BeritaNasional.ID, BONE BOLANGO GORONTALO – Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Bone Bolango agar tak melanggar aturan kampanye.
Sebgaimana diketahui, kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Saya mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu, calon anggota DPR, dan DPRD, dan tim kampanye serta pelaksana kampanye untuk bersama-sama menjaga komitmen untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Sofyan kepada awak media ini melalui sambungan telepon, Kamis (30/11/2023).
Sofyan menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam kampanye terjadi yang dilakukan oleh peserta pemilu terlebih lagi terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 UU 7 Tahun 2017.
“Karena itu adalah pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diprediksi mungkin saja bisa terjadi,” ujarnya.
Oleh sebab itu dirinya meminta semua peserta pemilu untuk dapat menahan diri khususnya pelaksana kampanye dan tim kampanye dan fokus pada esensi kampanye itu sendiri saat berkampanye di hadapan peserta kampanye, tanpa terjerumus dalam black campaign (kampanye hitam) atau isu-isu sara yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di republik ini.
Ia juga menegaskan kepada peserta pemilu, bahwa seluruh jajaran pengawas sudah disumpah dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
“Sehingga jika terjadi pelanggaran, Bawaslu tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Demikian pula halnya dengan praktek politik uang, Sofyan mengingatkan kembali kepada peserta pemilu untuk menghindari hal tersebut. Sebab untuk money politik sendiri sudah sering terjadi dari pemilu ke pemilu. Belajar dari hal tersebut Ia mengatakan bahwa pada pemilu serentak 2024 ini seluruh jajaran pengawas mulai dari tingkat pusat hingga jajaran pengawas kelurahan/desa merapatkan barisannya untuk menyoroti penuh segala praktek politik uang yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye.
Selain itu, dia juga meminta agar jajaran pengawas melibatkan masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi, dan menciptakan sebuah sarana yang memudahkan publik menyampaikan informasi pelanggaran pemilu. (Noka)
