Upaya Penanggulangan Banjir dan Kemarau Hijau, Ketua DPRD Wajo Sambangi Langsung BNPB
BeritaNasional.ID, Jakarta — Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Andi Alauddin Palaguna mengadakan Konsultasi dan Koordinasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan referengsi dan penguatan terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana banjir dan tanggap darurat terhadap kemarau hijau.
Dalam Kunjungan Ketua DPRD Wajo diterima langsung oleh Inspektur Utama BNPB, Yulianto, Inspektur III BNPB Saeful Alam dan Nadhira Seha Nur selaku Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB.
Saat koordinasi, Ketua DPRD Wajo Andi Alaudddin Palaguna menyampaikan, Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai danau yang luas yaitu Danau Tempe.
Dimana danau tersebut dikelilingi beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Soppeng dan Sidrap sehingga semua aliran airnya menyatu pada Danau Tempe yang tentunya akan berdampak kenaikan air (Banjir) pada wilayah Tanasitolo.
“Begitupun di wilayah dapil saya Kecamatan Pitumpanua dan Keera beberapa bulan terakhir terkena banjir bandang,” ungkapnya.
Pimpinan DPRD Wajo inipun berharap Pejabat Tinggi BNPB menanggapi serius kondisi bencana di Wajo dan bisa menambahkan bantuan logistik dan peralatan utamanya perahu, agar Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Wajo lebih sigap dalam menanggapi bencana pada di Kabupaten Wajo.
“Perlu juga diketahui bahwa ada juga beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo terkadang terdampak musim kemarau. Maka tentunya, perlu juga atensi agar tanggap darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat petani dan pekebun,” terang Legislator PAN ini.
Menanggapi hal itu, Inspektur Utama BNPB memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada Ketua DPRD Wajo atas upaya koordinasi yang dilakukan dengan BNPB.
“Karena jarang loh Pak, ada Pimpinan DPRD yang langsung menyampaikan aspirasi, menyuarakan keluhan masyarakat di BNPB. Tentunya ini akan kita tanggapi serius,” katanya.
Dia juga menyampaikan jika pihaknya telah mengecek di sistem BNPB mengenai bantuan peralatan terakhir yang diberikan pada Tahun antara Tahun 2018/2019.
“Tentunya pertimbangan kami agar ditindak lanjuti sesuai aturan dan mekanisme,” terangnya.
Sementara, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Nadhira Seha Nur menyampaikan, jika BNPB saat ini memiliki Perahu Polyethylene sisa 7 Unit, sehingga dia meminta agar Kepala BPBD Wajo segera berkoordinasi dengan pihak BNPB wilayah Sulawesi Selatan.
“Apa saja mekanisme yang harus disiapkan, salah satunya proposal permohonan bantuan Perahu Polyethylene yang nanti akan diinput melalu sistem aplikasi E-Prologpal. Untuk lebih jelasnya nanti komunikasi dengan kordinator Wilayah. Jadi silahkan BPBD Wajo mengusulkan apa saja yang dibutuhkan yang terkait dengan logistik dan peralatan yang dibutuhkan,” terangnya. (ADV/AIM/BN)
