BeeitaNasional.id, SITUBONDO – Dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Jumat, 26 September 2025 kemarin.
Rapat ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Hermawan, S.E., M.M., Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Eko Arifyanto, S.T., M.M., Kepala Sub Bagian LPSE Kabupaten Serang.
Peserta rapat terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari wilayah Provinsi Banten.
Transparansi sebagai Pilar Demokrasi.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Drs. Agung Pratistho, M.Si., menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pilar demokrasi dan hak fundamental masyarakat.
“Dengan transparansi, publik memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah sehingga terwujud tata kelola yang akuntabel,” ujar Agung.
Pentingnya Akuntabilitas dalam PBJ
Dr. Hermawan dari LKPP menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan PBJ, sebagai bagian dari implementasi good governance. Sementara itu, Eko Arifyanto menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam proses PBJ, salah satunya melalui sistem e-audit yang kini tersedia di platform inaproc.id.
“Inovasi digital seperti e-audit sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Kolaborasi dan Strategi Bersama
Rapat ini juga menjadi wadah diskusi bagi instansi daerah untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta menyusun strategi bersama guna memperkuat kolaborasi antar-lembaga.
“Harapan kami, kegiatan ini menjadi momentum kolektif untuk memperteguh komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tutup Agung.
