SIPD Kemendagri Maintenance Nasional, Sejumlah Dinas di Kabupaten Tasikmalaya Keluhkan Terhambatnya Proses Keuangan
Beritanasinal.id – Jawa Barat,- Sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan gangguan sistem akibat proses maintenance nasional pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gangguan ini berdampak langsung pada terhambatnya proses administrasi keuangan daerah, khususnya dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kamis (6/11/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya, Roni Ahmad Sahroni, menyampaikan bahwa gangguan SIPD ini telah menghambat kelancaran proses keuangan di berbagai dinas. Ia berharap sistem tersebut dapat segera kembali beroperasi secara normal.
“Kami sangat berharap SIPD Kemendagri bisa segera berjalan normal kembali. Jika sistem ini terganggu, maka seluruh proses keuangan daerah ikut terhambat, dan itu sangat berdampak pada kinerja pemerintahan,” ujar Roni Ahmad Sahroni, saat dikonfirmasi oleh beritanasional.id melalui sambungan WhatsApp miliknya, Kamis, (6/11/2025).
Menurut Roni, SIPD merupakan tulang punggung dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Ketika sistem mengalami gangguan, maka seluruh rantai birokrasi keuangan ikut tersendat.
Dampak Gangguan SIPD:
•Proses pengajuan dan pencairan anggaran tertunda
•Kegiatan operasional dinas terhambat
•Potensi keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga
•Penurunan efisiensi pelayanan publik
Roni menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan informasi terkini terkait proses maintenance dan estimasi waktu pemulihan sistem. Ia juga mengimbau kepada seluruh OPD agar tetap menyiapkan dokumen keuangan secara manual sebagai langkah antisipatif.
Gangguan SIPD ini bukan hanya dirasakan oleh Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem digital yang stabil dan responsif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien.
