Mas Yudha: PJPK 2025-2029 Bukan Hanya Dokumen Administratif Tetapi Instrumen Strategis Yang Menentukan
BeritaNasional.ID, LUMAJANG JATIM- Dalam peresmian PJPK di ruang Nararya Kirana kantor Bupati Senin (17/11/2025), Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha), menegaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 bukan hanya dokumen administratif.
Akan tetapi, instrumen strategis yang menentukan arah tata kelola pembangunan kependudukan di Kabupaten Lumajang.
Mas Yudha menekankan bahwa seluruh Perangkat Daerah harus memosisikan PJPK sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program.
Menurutnya, isu kependudukan menjadi poros dari hampir seluruh agenda pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga ketahanan sosial.
Karena itu, setiap kebijakan harus berangkat dari indikator kependudukan yang akurat, terukur, dan relevan dengan kondisi daerah.
“Jika PJPK hanya dipandang sebagai dokumen yang disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, maka pembangunan kependudukan akan berjalan tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Sebaliknya, ketika PJPK digunakan sebagai instrumen analisis dan perencanaan, setiap Perangkat Daerah akan memiliki panduan yang sama dalam memetakan tantangan, menetapkan sasaran, hingga menyusun program yang lebih presisi.
Mas Yudha juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi data dan koordinasi antar sektor, Sinkronisasi kebijakan ini, lanjutnya, menjadi kunci agar intervensi pemerintah mampu menjawab persoalan nyata, seperti ketimpangan pelayanan dasar, kualitas SDM, struktur umur penduduk, sampai dinamika ekonomi keluarga.
“Kependudukan adalah urusan bersama. Tidak ada Perangkat Daerah yang bekerja sendirian. Semua harus bergerak dalam satu peta jalan yang sama,” ujarnya.
Mas Yudha juga menegaskan bahwa keberhasilan PJPK tidak diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari implementasi nyata di lapangan yang dapat dirasakan langsung oleh warga Lumajang.
Dengan peresmian PJPK 2025–2029 kali ini, pemerintah daerah berharap lahirkan percepatan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(red)
