Rakor Satgas MBG, Bupati Situbondo Soroti Empat Isu Penting
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Situbondo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi untuk tahun 2026 di ruang Intelengency Room (IR) Pemkab Situbondo minggu malam (22/2/2026)
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Situbondo, PLT Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Satgas Percepatan Penyelengara program MBG,.(Makan Bergizi Gratis), Korwil dan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
Pemerintah Kabupaten Situbondo membentuk Satgas dengan Surat Keputusan (SK) Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Bupati pada 18 Agustus 2025. Rapat tersebut membahas progres pelaksanaan program MBG, termasuk sejumlah persoalan krusial di lapangan.
Hingga kini, tercatat 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri di Situbondo. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG telah beroperasi, sementara 10 lainnya masih dalam proses. Total penerima manfaat program MBG mencapai 95.823 orang, dengan 87,39 persen di antaranya merupakan siswa. Cakupan siswa yang telah terlayani mencapai 59,87 persen.
Usai rapat, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala BGN, Menko Pangan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pendidikan di Surabaya.
“Kita memastikan hasil tindak lanjut Rakornas kemarin. Ada beberapa isu utama yang kita bahas,” ujarnya.
Bupati memaparkan, sedikitnya ada empat persoalan yang menjadi perhatian serius. Pertama, belum beroperasinya hampir 50 SPBG. Kedua, kualitas standar laik higiene sanitasi (SLHS) dan mutu gizi makanan yang disalurkan. Ketiga, persoalan pasokan bahan baku yang masih banyak didatangkan dari luar daerah.
“Penekanannya supaya bahan baku dari lokal. Tapi kita lihat beras, sayuran, masih banyak dari luar kota. Makanya nanti kita panggil para mitra,” tegasnya.
Keempat, keluhan para petugas di lapangan. Menurut Bupati, sejumlah petugas mengaku kewenangannya kerap dilangkahi bahkan mendapat tekanan dari mitra pelaksana.
“Mereka ini dididik untuk meluruskan juklak-juknis di lapangan. Tapi masih banyak yang mendapat tekanan sehingga kewalahan. Secara mental saya lihat mereka kasihan,” ujarnya.
Pemkab berencana memanggil para pemilik dan mitra MBG untuk meluruskan berbagai persoalan tersebut dalam rapat lanjutan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti belum optimalnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan produk untuk MBG. Salah satunya produk roti yang masih didominasi merek luar daerah, seperti Conato maupun merek lain, sementara roti produksi UMKM lokal belum terserap.
Ia mengaku telah memerintahkan Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk mengumpulkan para pelaku UMKM agar bisa masuk dalam rantai pasok MBG dan SPBG.
“Termasuk produk lokal di sekitar kecamatan. Pendekatan kerjanya harus dari situ, itu sebenarnya sudah diatur. Tapi masih banyak yang dilanggar,” katanya.
Pemkab juga akan membantu pelaku usaha yang terkendala permodalan dan sertifikasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika ditemukan UMKM belum memiliki legalitas, pemerintah daerah siap melakukan pendampingan hingga tuntas.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, Pemkab Situbondo berharap pelaksanaan MBG ke depan lebih optimal, tepat sasaran, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal.
