DPRD Kota Probolinggo Soroti LKPJ 2025, Wali Kota Siapkan Perbaikan Arah Pembangunan
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (27/4).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santy Wilujeng itu menjadi momentum penting evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20.
Dalam forum tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Muchlas Kurniawan menegaskan bahwa LKPJ merupakan akumulasi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pemerintah daerah yang harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi wali kota serta dalam pengawasan DPRD,” ujar Muchlas saat menyampaikan rekomendasi DPRD.
DPRD juga menyoroti pentingnya perubahan orientasi pembangunan di Kota Probolinggo. Legislator meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian target administratif semata, melainkan mengedepankan pembangunan yang berdampak nyata, berkualitas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan di sejumlah sektor strategis.
Menurut Aminuddin, meski masih ada target yang belum tercapai secara maksimal, Pemkot Probolinggo mencatat sejumlah capaian positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur serta peningkatan signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tak hanya itu, ia juga memaparkan penurunan angka kemiskinan dan rasio gini sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pergerakan ekonomi daerah, kata dia, turut didorong pertumbuhan kredit mikro yang cukup besar.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah tantangan, mulai potensi kenaikan kredit macet hingga dampak ketidakpastian geopolitik global yang dinilai bisa berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Ke depan, fokus kami adalah melakukan penyesuaian target agar pembangunan tetap berjalan stabil, terarah, dan berkelanjutan,” tegas Aminuddin.
Melalui rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kota Probolinggo semakin solid untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Yul/Bernas)
