Ketua Umum DPP APPMBGI : Harus Ada Strategi Perbaikan Tata Kelola MBG Komprehensif
Beritanasional.ID JAKARTA- Mengatasi isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak dihujat terutama akibat kasus keracunan massal, lemahnya standar keamanan pangan, dan minimnya transparansi hensifmemerlukan langkah perbaikan tata kelola yang komprehensif, ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) Abdul Rivai Ras pada saat ditemui di ruang kerjanya bilangan Jakarta Timur (23/05).
“Kita (asosiasi) butuh strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin hari mendapat hujatan dari ruang publik,” tegas Rivai dalam perbincangannya.
Beberapa pandangan sang Ketua APMMBGI mencakup strategi utama yang bisa ditempuh untuk meredam polemik tersebut antara lain, pertama, perlunya audit dan evaluasi total – Pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan operasional dapur (Satuan Pelayanan).
Hal ini untuk memastikan program benar-benar berorientasi pada siswa, bukan sekadar proyek.
Kedua, perketat standar keamanan pangan melalui investigasi independen untuk menunjukkan bahwa kasus keracunan terjadi akibat lemahnya penerapan standar higienitas dapat diatasi segera – agar pemerintah mengambil langkah cepat memperketat pengawasan sanitasi, sterilisasi alat, dan proses pengolahan makanan.
Ketiga, memberdayakan Hak Sekolah, dimana BGN dapat memberikan wewenang dan keberanian kepada pihak sekolah untuk mengembalikan atau menolak makanan jika dinilai tidak layak, basi, atau tidak higienis saat diterima.
Selain itu, upaya desentralisasi dan pelibatan ahli, termasuk asosiasi terkait mendorong perubahan sistem yang terlalu terpusat dengan melibatkan pekerja gizi lokal dan lembaga sertifikasi yang relevan dan kredibel yang juga secara aktif dalam pengawasan mutu.
Lanjut Rivai, “isu transparansi kepada publik menjadi keniscayaan – diharapkan pihak penyelenggara untuk lebih terbuka mengenai hasil investigasi dan mitigasi penanganan kasus agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.”
Langkah-langkah strategis maupun taktis tersebut di atas menjadi fokus desakan berbagai elemen masyarakat sipil dan lembaga asosiasi khususnya APPMBGI yang menjadi bagian partisipasi publik harus terlibat agar hak kesehatan anak, kualitas produk MBG dan kesimbungannya tetap terjamin dan terjaga secara baik.
