BeritaNasional.ID, Pekanbaru – Tak Tanggung-tanggung Pemerintah Pusat gelontorkan Dana penanggulangan Wabah Covid-19 ke 34 Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya Kota Pekanbaru menjadi polemik bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Pekanbaru Riau pempertanyakan penggunaan dana senilai 115 Milyar termasuk pendistribusiannya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan siapa-siapa yang di berikan bantuan terkait dengan penanganan Covid-19.
Mencermati hal tersebut, pihaknya menyelusuri apa yang menjadi keresahan masyarakat terutama masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan tetapi belum tersentuh dengan bantuan tersebut.
Berdasarkan data yang di himpung dari masyarakat, team FPII berkunjung ke Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru di MPP (Mall Pelayanan Pekanbaru), Jalan Sudirman.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD (Badan Penangulangan Bencana Daerah) Zarman Chandra saat ditemui Team FPII Riau menyampaikan,
bahwa saat ini Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah ditutup semenjak Pemko Pekanbaru merubah PSBB (Pembatasan Besar Berskala Besar) menjadi New Normal
” Anggran PSBB sudah ditutup dengan berlakunya New Normal. Petugas Gugus Tugas resmi dibubarkan,” jelas Zaman Candra.
Disinggung mengenai pengunaan anggaran Covid-19 sebesar Rp.115 Miliar, Zarman Chandra mengelak mengetahui atau kurang paham terkait hal pendistribusian. Ia menjelaskan
ada beberapa instansi yang menangani yaitu, Dinas Sosial, Disperindag, Diskes dan BPBD.
Terkait anggaran BPBD, Zaman menerangkan untuk anggaran operasional BPBD Pekanbaru hanya menggunakan dana sebesar Rp. 755.000.000 ( tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah ),
” Anggaran Rp 755 juta rupiah yang kita gunakan selama PSBB, semua sudah habis digunakan untuk operasional sesuai dengan pengeluaran bendahara untuk giat BPBD selama ini,” ucap mantan Ketua Forum Camat Pekanbaru ini
Mengenai bantuan Pengusaha Swasta, Perorangan dan Dermawan lainnya, yang dipertanyakan oleh team FPII, Zaman menyampaikan, selama tenda posko Gugus Tugas Covid-19 dibuka, bantuan dari pihak manapun yang kita terima semua kita agendakan, baik dari perusahaan swasta, perorangan bahkan sampai dermawan manapun, semua ada catatan agenda khusus bagi Tim Gugus Tugas.
Disinggung mengenai pendistribusian seluruh bantuan yang diterima Tim Gugus Tugas, Zarman Chandra dengan santainya menyampikan, begini pak, kita Tim Gugus Tugas mulai dari awal sampai ditutupnya Tim Gugus Tugas, Tim Gugus Tugas tetap berkomitmen bekerja dengan profesional, sesuai dengan anjuran Walikota Pekanbaru.
” Terkait dari pendistribusian tersebut, saya tegaskan bahwa seluruh bantuan yang kita terima sudah kita distribusikan kepada masyarakat sesuai dengan pengajuan data yang kita terima, baik dari proposal RT/RW , Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan lainnya, intinya bantuan sudah kita distribusikan, sampai hari ini di gudang penyimpanan masih tersisa 118 paket, itupun sudah ada yang mengajukan, tinggal kita berikan aja pak,”ucapnya.
Dari hasil Investigasi tersebut, ada terdapat perbedaan pandangan sebagaimana yang telah didapatkan dilapangan, menurut team FPII Riau sangat berbanding terbalik.
Tim FPII Riau menjelaskan, bahwa dari besarnya angka penanggulangan Covid-19 yang didistribusikan Pemerintah Pusat ditambah bantuan yang diterima dari Pengusaha, perorangan, dan diduga bantuan ratusan dermawan lainnya sangat berbanding terbalik dengan apa yang diterima dan di rasakan oleh Masyarakat Kota Pekanbaru.
Selama berlangsungnya PSBB di kota Pekanbaru, pendataan yang dilakukan Pemko Pekanbaru diduga sangat rancu atau bisa dikatakan tidak akurat, dimana RT/ RW se-Kota Pekanbaru telah melakukan pendataan terhadap masyarakat kurang mampu dan memberikan data tersebut ke Pemko Pekanbaru, namun realitanya data yang dikirim diduga tidak sesuai dengan penerima bantuan.
Bahkan dari informasi yang didapat Tim FPII Riau, pendistribusian bantuan dampak Covid-19 di Pekanbaru, RW hanya menerima 15-50 KK setiap RW, “bahkan kebijakan yang diambil Pemko Pekanbaru untuk pendistribusian bantuan sempat mengundang polemik besar bagi Ketua Forum RT/RW, bahkan disinyalir ketua Forum RT/RW kali itu menolak kebijakan Pemko Pekanbaru,” Ujar Ketua FPII Korwil Kota Pekanbaru, Sabar Tanjung. (Risal Bakri)
