Ketua Kongres Advokad Indonedia (KAI) DKI Jakarta Rudi Kabunang, Siap Membela Ketua Araksi Dan Insan Pers Di NTT
BeritaNasional.ID-Kupang,- Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta Rudi Kabunang, SH.,MH menyatakan siap mendukung Ketua Araksi NTT Alfred Baun yang dilaporkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Polda NTT pada Kamis (26/7/2021). Tidak hanya itu, Rudi Kabunang juga siap mendukung kebebasan pers di NTT untuk terus mewartakan tentang kontrol masyarakat terhadap pembangunan.
Menurut Rudi, tindakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lubalu, yang melaporkan Alfred Baun ke Polda NTT itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan.
“Kita di alam demokrasi, setiap masyarakat berhak menyampaikan pendapat. Apalagi Saudara Alferet Baun bertindak atas nama organisasi anti korupsi yang mana itu merupakan hak masyarakat memantau, mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik,” sebut Rudi Kabunang kepada media Ini, Jumat (6/8/2021) malam.
Disebutkan Rudi, seharusnya Gubernur NTT menggunakan hak jawab karena ini merupakan produk jurnalistik yang juga UU Tentang Pers harus dihormati.
“Seperti beberapa waktu lalu yang heboh tentang pernyatan pejabat di NTT bahwa masyarakat Pulau Timor dan Sumba menyumbang orang bodoh dan miskin terbanyak, bisa saja orang Sumba atau Timor melapor ke Polisi tetapi itu tidak pernah dilakukan walaupun ada orang Sumba yang tidak sependapat dengan ucapan atas kata bodoh itu,” ujarnya.
Rudi Kabunang menyarankan kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar segera mencabut laporan di Polda NTT dan lakukan hak jawab. “Lakukan komunikasi yang baik dengan semua organisasi pemerhati korupsi di NTT, dengan melakukan pengelolaan pemerintah yang transparan dan baik.
“Perlu disadari, hak warga NTT untuk mengetahui semua pelaksanaan program pemerintah NTT. Jika tidak akan muncul kesan seolah-olah pemimpin atau penguasa NTT arogan dan menggunakan tangan penegak hukum untuk membungkam hak bicara mayarakat NTT yang berakibat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat NTT yang ingin bertanya, bahkan mengkritisi kebijakan dan tata kelola pemerintahan,” terang Rudi. (*)
