Awal Tahun, Bupati Tasikmalaya Mutasi 24 Pejabat, Kursi Sekda Kosong: Strategi Politik atau Sekadar Ritual?

Beritanasional.id – Tasikmalaya,- Tahun baru, wajah lama, jabatan baru. Begitulah kira-kira suasana di Ruang Op Room Setda Kabupaten Tasikmalaya, Selasa pagi (6/1/2026), ketika Bupati Cecep Nurul Yakin kembali mengocok dadu birokrasi. Sebanyak 24 pejabat eselon II, III, dan IV resmi dilantik, seolah-olah rotasi jabatan adalah ritual tahunan yang tak kalah sakral dari pesta kembang api pergantian tahun.

Namun, kejutan terbesar bukan pada jumlah pejabat yang dilantik, melainkan pada nasib Dr. H. Mohammad Zen, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya itu kini “diparkir” sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kursi Sekda pun mendadak kosong, menyisakan tanda tanya: apakah jabatan strategis itu akan segera terisi, atau dibiarkan menggantung seperti lampu jalan yang mati di tengah kota?

Kursi Kosong yang Penuh Makna

Kosongnya posisi Sekda bukan sekadar persoalan administratif. Jabatan ini adalah “otak” birokrasi daerah, pengendali mesin pemerintahan, sekaligus Ketua TAPD yang mengatur denyut anggaran. Tanpa Sekda, koordinasi bisa pincang, ibarat orkestra tanpa dirigen. Pertanyaannya: apakah kekosongan ini bagian dari strategi politik, atau sekadar efek samping dari permainan kursi musik birokrasi?

Publik tentu berhak curiga. Mutasi pejabat sering kali dikemas dengan jargon penyegaran, padahal bisa jadi sekadar upaya merapikan barisan menjelang agenda politik berikutnya. Apalagi, rotasi kali ini menyentuh pejabat yang sudah bercokol selama 8–10 tahun. Bukankah menarik bahwa “kejenuhan” baru dianggap masalah setelah satu dekade berlalu?

Janji Manis, Realita Pahit

Bupati Cecep, dengan nada penuh keyakinan, menyebut mutasi ini sebagai keniscayaan. “Pejabat jangan sampai jenuh,” katanya, seolah birokrasi adalah permainan kursi musik di mana siapa pun bisa berdiri atau duduk tergantung irama. Ia menegaskan, rakyat menunggu kerja konkret. Pernyataan yang terdengar manis, meski rakyat mungkin lebih menunggu jalan mulus, harga pangan stabil, dan pelayanan publik yang tidak berbelit.

Fokus pembangunan disebut pada infrastruktur dan ketahanan pangan. Dua jargon klasik yang selalu kembali setiap kali pejabat bicara di podium. Ironisnya, rakyat sudah hafal: infrastruktur berarti jalan yang diperbaiki menjelang musim kampanye, sementara ketahanan pangan berarti rapat-rapat panjang yang jarang berujung pada harga beras turun.

Drama Tahunan Birokrasi

Rotasi kali ini mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas. Namun, publik tentu berharap rotasi bukan sekadar memindahkan nama di papan jabatan, melainkan benar-benar menghadirkan perubahan nyata. Karena jika tidak, mutasi hanya akan menjadi drama birokrasi tahunan: wajah berganti, kursi berpindah, tapi masalah tetap sama.

Dan sementara rakyat menunggu hasil nyata, birokrasi Tasikmalaya tampak sibuk memainkan kursi musiknya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang akan duduk di kursi Sekda yang kosong itu? Apakah benar demi produktivitas, atau sekadar strategi menjaga ritme kekuasaan?

Laporan: Chandra F. Simatupang