Bupati Berharap Perda PPA Menjadi Budaya Masyarakat Bondowoso

BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso membuat Bupati KH. Abd. Hamid Wahed, M.Ag, mencari solusinya. Yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda).
Perda Nomor 4 Tahun 2025 tersebut adalah tentang Pencegahan Perkawinan/Pernikahan Anak (PPA). Dengan diterbitnya Perda ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah pernikahan dini di Bondowoso.
Bupati Ra Hamid, sapaannya mengatakan, regulasi tentang pencegahan dini sudah lengkap, hari ini Dinas Sosial P3AKB bersama stakeholder terkait sedang merumuskan aplikasinya dilapangan. Sebab tidak mungkin Perda ini bisa berjalan efektif, tanpa dukungan dari berbagai pihak.
“Sekarang kita menggelar workshop terkait Perda tersebut. Kerangkanya adalah dalam rangka menjaring, hearing, brainstorming, saling sumbang saran dan pendapat untuk merumuskan langkah dilapangan,” jelasnya.
Pada intinya, Pemkab Bondowoso siap memfasilitasi proses implementasi ini ke dalam bentuk program. Sekarang sebetulnya eksistingnya kenapa di Bondowoso angka pernikahan dini tinggi, karena tingginya izin pernikahan dini, bukan hanya terjadi ditingkat Kabupaten dan Provinsi saja, tapi di tingkat nasional.
Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemkab menerbitkan Perda ini untuk menjadi budaya dan dipahami secara kolektif oleh masyarakat Bondowoso. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu merumuskan bersama aplikasi dilapangan.
Di tempat yang sama, Kadinsos P3AKB, Hj. Anisatul Hamidah, MSi mengatakan, workshop ini kerjasama antara Yayasan Sehat Gemilang Indonesia (YSGI) dengan Dinsos P3AKB yang didanai oleh Belanda. Kerjasama ini sudah berlangsung selama 3 tahun.
“Alhamdulillah hasilnya dengan kolaborasi ini perkawinan dini, dispensasi kawin di Bondowoso menurun signifikan, 48%. Sejak Dinsos P3AKB MoU dengan Pengadilan Agama (PA) yang diinisiasi oleh YSGI,” jelasnya.
Bondowoso, lanjutnya, masih di rangking 17 di Jawa Timur tentang pernikahan dini. Diharapkan angka dispensasi kawin di Bondowoso terus menurun. Tidak ada target. Tapi edukasi pada masyarakat terus berjalan. (Syamsul Arifin/Bernas)