Pansus DPRD Kota Probolinggo Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TPP
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo bersama pihak eksekutif menghasilkan sejumlah langkah strategis guna memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PPP, Robit Riyanto, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi dari pihak eksekutif dalam mendukung proses pengawasan oleh legislatif.
“Pentingnya peningkatan kinerja eksekutif, khususnya dalam penyajian data dan laporan yang cepat serta akurat agar proses pengawasan dapat berjalan efektif,” ujarnya, Rabu (14/4/2026).
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Eko Purwanto, mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp9 miliar yang berasal dari pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Menurutnya, perlu ada penjelasan yang jelas mengenai status anggaran tersebut, apakah masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 atau dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan.
“Kami meminta agar perbedaan pandangan terkait status anggaran ini diluruskan, apakah masuk SILPA 2025 atau digunakan pada tahun berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Pansus juga menilai perencanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah program yang tidak terserap secara maksimal.
Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi, Pansus berencana mengubah mekanisme rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Paparan panjang dari OPD akan dihapus dan diganti dengan sesi tanya jawab langsung.
“OPD nantinya akan dipanggil satu per satu sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih mendalam,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, juga diminta memberikan penjelasan awal sebagai pengantar sebelum pembahasan teknis dilanjutkan oleh Pansus bersama jajaran perangkat daerah.
(Yul/Bernas)
