DTSEN Jadi Keluhan Utama Saat Reses, Irfan Pahri Desak Pemerintah Lakukan Validasi Data Tiap Tiga Bulan
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR–Anggota DPRD Sulawesi Barat, Irfan Pahri, menemukan berbagai persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat saat melaksanakan kunjungan kerja reses di sejumlah desa di Kabupaten Polewali Mandar. Yakni Reses di 4 titik Desa Indumakkombong Kec. Matakali, Desa Galeso Kec.Wonomulyo, Desa Paku, Kec. Binuang dan Kelurahan Darma, Kec. Polewali
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih amburadul dan menyebabkan banyak warga yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi, sementara sebagian yang tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Menurut Irfan Pahri, persoalan DTSEN menjadi keluhan yang hampir ditemui di seluruh titik reses. Ia menegaskan pemerintah harus lebih serius melakukan pembenahan data agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Keluhan masyarakat paling dominan adalah masalah DTSEN. Banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara ada data yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan ini,” tegas Irfan.
Ia menilai validasi data tidak boleh dilakukan secara sporadis, melainkan harus dilakukan secara berkala melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah desa dan kelurahan bersama masyarakat.
Menurutnya, pembaruan data DTSEN idealnya dilakukan setiap tiga bulan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muslur) sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat terkini.
“Perbaikan DTSEN harus dilakukan secara rutin setiap tiga bulan melalui Musdes dan Muslur. Dengan begitu data yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain persoalan data sosial, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang hingga kini belum mendapat perhatian serius. Masyarakat Desa Indomakkombong dan Desa Paku mengeluhkan kondisi jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas guna menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Keluhan serupa juga disampaikan terkait kebutuhan pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung Polewali–Anreapi yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperlancar konektivitas antarwilayah.
Sementara itu, warga di wilayah Darma dan Galeso menyoroti persoalan drainase yang belum memadai serta pendangkalan muara sungai yang kerap menjadi penyebab banjir saat curah hujan meningkat.
Menurut masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah agar tidak terus menimbulkan kerugian bagi warga setiap musim hujan.
Tak hanya itu, masyarakat di sejumlah desa juga meminta pemerintah segera merealisasikan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Hingga saat ini, beberapa ruas jalan masih minim penerangan sehingga dinilai berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan pengguna jalan pada malam hari.
“Warga berharap pemerintah segera menghadirkan lampu jalan sebagai penerang, karena masih banyak titik yang gelap dan belum tersentuh program penerangan jalan umum,” kata Irfan menyampaikan aspirasi masyarakat.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah agar menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan ke depan, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga.
