BeritaNasional.id, SITUBONDO — Upaya panjang pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga DPR RI dalam mendorong kemajuan Pelabuhan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah sekian lama mengalami penurunan fungsi, pelabuhan bersejarah ini kini kembali dilirik sebagai simpul penting penggerak ekonomi kawasan timur Jawa.
Dorongan revitalisasi yang sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), menjadi salah satu pemicu percepatan pembenahan pelabuhan tersebut. Tak hanya itu, usulan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo—yang akrab disapa Mas Rio—terkait pembukaan jalur pelayaran perintis dari Panarukan juga hampir terealisasi.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas VI Panarukan, Herland Aprilyanto, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah merespons usulan tersebut.
<span;>“Tahun 2027 akan ada kapal perintis dengan rute Panarukan–Kalianget–Kangean–Sapeken–Celukan Bawang–Labuhan Lombok–Bima–Labuan dan sebaliknya, menggunakan armada Kapal Sabuk Nusantara 51. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2021,” ujar Herland saat rapat pembentukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) barang umum di Panarukan, Selasa (14/4/2026).
<span;>Rapat tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengguna jasa pelabuhan seperti PT Elano, PT PMRS, PT Pertamina, PT Salsabila, para pengusaha, hingga pemerintah desa setempat dan tenaga kerja bongkar muat.
<span;>Dalam kesempatan itu, Herland menegaskan bahwa Pelabuhan Panarukan kini telah mengalami sejumlah perbaikan fasilitas dan mulai kembali beroperasi secara bertahap. Namun, menurutnya, penataan sistem kerja di pelabuhan menjadi kunci utama agar aktivitas berjalan optimal.
<span;>Ia menyoroti pentingnya pendataan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) secara menyeluruh. “Tenaga kerja di pelabuhan harus terdata dengan baik. Pengawas pelabuhan memiliki peran penting untuk memastikan semua pekerja tercatat agar kegiatan berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.
<span;>Saat ini, lanjut Herland, tenaga kerja TKBM di Pelabuhan Panarukan memang sudah ada, namun belum memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk terkait tarif dan tata kerja. Oleh karena itu, pembentukan sistem yang terstandar menjadi prioritas.
<span;>Selain itu, ia juga menekankan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pengangkutan dan pergudangan.
<span;>“Setiap tenaga kerja bongkar muat wajib memiliki sertifikasi sesuai standar nasional. Ini penting untuk meningkatkan profesionalitas dan keselamatan kerja,” tegasnya.
<span;>Sementara itu, Nasim Khan kembali menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi Pelabuhan Panarukan. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki nilai historis sekaligus strategis yang tidak bisa diabaikan.
<span;>“Pelabuhan Panarukan bukan sekadar infrastruktur transportasi laut, tetapi juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di masa kolonial,” ujarnya.
<span;>Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama merosotnya fungsi pelabuhan adalah pendangkalan alur pelayaran, yang membuat kapal besar tidak lagi dapat bersandar. Dampaknya, aktivitas bongkar muat menurun drastis dan roda ekonomi ikut melambat.
<span;>“Pendangkalan menjadi faktor utama yang membuat pelabuhan ini kehilangan perannya. Ini harus segera ditangani,” kata Nasim.
<span;>Padahal, Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, dengan garis pantai mencapai sekitar 160 kilometer. Selain itu, konektivitas wilayah yang terus membaik, termasuk akses jalan menuju Banyuwangi dan kawasan Tapal Kuda, menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan berbasis maritim.
<span;>Menurut Nasim, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Panarukan sebagai pusat distribusi logistik baru di wilayah timur Jawa.
<span;>“Jika direvitalisasi secara serius, Pelabuhan Panarukan bisa menjadi simpul logistik strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Situbondo dan sekitarnya,” tegasnya.
<span;>Ia pun mendorong sinergi antara pemerintah pusat, Pelindo, dan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar segera menyusun langkah konkret dan terukur.
<span;>“Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemerataan ekonomi. Kita ingin kawasan timur Jawa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
