Dana 10 Miliar Lebih Diduga Masih Parkir di Rekening Posko Pemprov NTT
BeritaNasional.ID-Kupang-NTT,- Bantuan Seroja dari pihak ketiga dan warga disapora melalui rekening posko di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT saat ini diduga masih terparkir dan belum disalurkan ke masyarakat.
Dana yang diketahui sebesar Rp. 10 miliar lebih itu, masih ‘mengendap’ di rekening posko.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emelia Julia Nomleni pun angkat bicara terkait hal itu.
“Korban bencana seroja ada yang masih tidur beralaskan lantai dan beratap langit akibat tidak ada biaya untuk perbaiki,” katanya, 27 Oktober 2021 lalu.
Pihaknya terus mendorong pemerintah untuk segera direalisasikan dana tersebut. Baginya ini merupakan kebutuhan yang menuntut untuk segera dilakukan distribusi bantuan itu.
“Bukan soal itu. Kalau kita ribut sekarang ini soal kebutuhan. Rakyat membutuhkan soal itu. Terus kendalanya hanya data, selama ini kan kita ngomong soal data, data, data. Uang begitu banyak dikeluarkan begitu banyak untuk data sampai sekarang ini tidak ada ini menurut saya tidak masuk akal,” kesalnya.
Dengan struktural pemerintah sampai pada level RT, harusnya data itu bisa segera rampung. Jikapun masih ada kecurigaan, pemerintah bisa melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Baginya saat ini alasan data sudah tidak lagi penting.
Dia menyarankan agar pemerintah jika tidak bisa menyalurkan bantuan itu agar bisa memberi penjelasan ke masyarakat untuk menghindari kegaduhan publik. Termaksud juga pada tahapan klasifikasi penerimaan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Hal ini juga harus diinformasikan pemerintah ke rakyat.
“Saya pikir ini pemerintah paling tau. Kalau kita paling hanya debat. Secara teknis pemerintah sangat tauh. Yang eksekusi ada di sana,” katanya.
Disisi lain, ketua DPRD NTT ini juga menilai banyak warga yang belum ditangani secara maksimal harusnya menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, alasan data yang selalu diutarakan pemprov, tidak masuk akal.
“Apakah terlalu sibuk dengan kerja yang lain? Rakyat butuh uang untuk perbaiki yang sudah rusak,” tegasnya kesal.
Politisi PDIP itu menegaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban Seroja di berbagai daerah.
Apalagi menurutnya, musim hujan yang telah tiba, penyintas bencana dengan segala keterbatasan pasti kesulitan mengurus tempat tinggalnya. Sementara, korban bencana juga dituntut memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita tidak sangka kalau Oktober ini ternyata sudah masuk musim hujan. Bayangkan bagaimana susahnya mereka,” ujarnya.
Dia juga menyarankan agar Pemprov juga harus ada ultimatum kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota agar segera memasukan data yang dibutuhkan. Jika terlambat ada sanksi kepada kabupaten yang terlambat.
“Verifikasi apa yang terlalu sulit? Kalau tidak percaya, anda turun untuk cek apakah dia penerima bantuan, layak atau tidak sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Ini semua mesti ada ketegasan dari pemerintah tungkat atas,” tuturnya.
Pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Oleh karena, jika ada yang tidak mampu bekerja, sebaiknya disampaikan dengan jujur sehingga tugas itu bisa dikerjakan orang lain. (*)
