BeritaNasional.ID.Polman.Sulbar — Ratusan Massa dari Kecamatan Wonomulyo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Wonomulyo ( AMW) Menggeruduk dan menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan kantor Bupati Polman,Senin 29 Maret 2022. Lalu
Dimana dalam aksinya, Massa tersebut membawa Sampah dari kecamatan Wonomulyo sebanyak 2 Truk untuk diperlihatkan ke Pemerintah sebagai simbol keresahan Warga Wonomulyo umumnya Kabupaten Polman akan aroma sampah yang sudah sangat meresahkan, selain itu massa juga membentangkan Spanduk yang bertuliskan”Mendesak Bupati Polman menyelesaikan Problem sampah”dan juga Aliansi Masyarakat Wonomulyo menggugat Sampah.serta kasi liat JAGO mu.
Kordinator lapangan Irwan Kurniawan mengatakan harusnya Pemerintah menjalankan tugasnya secara baik dan benar sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Berdasarkan aturan yang seharusnya dijadikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu berdasar kepada regulasi seperti Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008, Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Permendagri 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat yakni secara tegas mengatakan pemerintah wajib mengadakan sarana dan prasarana serta membiayai dan melakukan penanganan, pengelolaan sampah. Tapi faktanya tidak seperti yang diharapkan oleh regulasi yang mengatur.
Partai NasDem menanggapi hal tersebut melalui ketua DPD Partai NasDem Kab Polman H.Syarifuddin angkat bicara melalui Press Release Fraksi NasDem DPRD Polman mengatakan . Mengamati masalah sampah di kabupaten Polewali Mandar yang menjadi perhatian serius, bahkan kelompok masyarakat Wonomulyo terpaksa melakukan unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD yang nyaris menimbulkan “gesekan” antara kelompok pendemo dengan kelompok yang anti demo.
Ketidak puasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah memuncak hingga masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak tangggap bahkan cendrung menganggap sepele masalah ini yang semestinya sebelum TPA Amola ditutup, Pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti yang tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Kata H Syarifuddin
Mencermati persoalan ini, Fraksi Nasdem merasa prihatin dan secara moral dan politik ikut bertanggung jawab atas berlarut-larutnya penyelesaian masalah sampah ini. Untuk itu, Fraksi Nasdem berpendapat dan bersikap sebagai berikut:
1. Bahwa, sebaiknya Pemerintah, DPRD dan masyarakat pemerhati sampah duduk bersama untuk mencari solusi tanpa ada pihak merasa paling benar dan saling menyalahkan
2. Sebelum mendapatkan lokasi baru sebagai TPA, TPA Amola bisa dipertimbangkan untuk difungsikan kembali, mengingat sampah yang ada Polewali dan Wonomulyo sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi jika ditinjau dari aspek kesehatan, pencemaran lingkungan dan estetika.
Atas hal ini, perlu dibicarakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan para ahli dibidang lingkungan, kesehatan dan instansi terkait serta mengikut sertakan tokoh masyarakat setempat
3. Fraksi Nasdem siap mengusulkan dan mengawal anggaran yang berkaitan dengan persoalan sampah, seperti pengadaan armada baru, kontainer, dan peningkatan insentif petugas kebersihan.
4. Fraksi Nasdem berharap kedepan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembelian tanah / lokasi untuk dijadikan TPA pada setiap kecamatan pantai agar pengelolaannya bisa lebih efektif dan efesien. Ucap ketua DPD Partai NasDem Kab Polman H.Syarifuddin dalam press releasenya . Jumat 1 April
