Dibahas dalam Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dalam RKPD 2025
BeritaNasional.ID, GORONTALO – Penjabat Gubernur Ismail Pakaya membuka Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Acara tersebut berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (20/2/2024).
Terdapat tujuh prioritas untuk pembangunan daerah di tahun 2025. Di antaranya, peningkatan ekonomi daerah, pengembangan wilayah dan pedesaan, peningkatan terhadap sumber daya manusia, serta peningkatan terhadap kebudayaan dan agama.
Peningkatan terhadap infrastruktur dasar dan strategis, peningkatan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta peningkatan terhadap tata kelola pemerintahan, keamanan, ketertiban dan demokrasi juga menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025 nanti.
Melalui sambutannya, Ismail berpesan agar melalui forum ini proses perumusan RKPD dapat dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu serta tanggap terhadap perubahan. Ia juga meminta agar capaian yang akan datang dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah punya beberapa capaian indikator, seperti angka tengkes sebesar 23,8, ini sudah turun dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih tetap di atas rata-rata nasional. Olehnya, mari kita manfaatkan tahapan perencanaan yang ada melalui sinergi program-program provinsi dan kabupaten/kota yang tertuju pada pembangunan masyarakat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator utama pembangunan yang menjadi pokok bahasan dalam forum tersebut. Hal itu berupa pertumbuhan ekonomi, indeks gini, persoalan inflasi, serta pendapatan perkapita.
“Capaian pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2023 sebesar 4,50, kita targetkan pada tahun 2025 dapat mencapai 6,66. Begitupun dengan angka inflasi, di tahun kemarin kita berhasil mencapai penurunan di angka 4,40, harapannya angka itu akan terus turun di angka 1,86 pada 2025 mendatang,” jelas Budi.
Hal yang tidak kalah penting, seperti persoalan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia turut menjadi pokok bahasan. Isu lainnya berupa indeks reformasi birokrasi serta persoalan lingkungan hidup.
“IPM kita yang sudah kita capai di 2023 di angka 71,25 perlu terus kita kembangkan, begitupun dengan persentase kemiskinan dan indeks reformasi birokrasi yang sudah dicapai,” tandasnya.
(Adv/Noka)
