Diduga Ada Oknum Aleg Ikut Nikmati Dana Perumda Tirta Bulango, Arjun Mogulaingo : Tangkap dan Proses Hukum
BeritaNasional.ID, Bone Bolango – Polemik pengelolaan keuangan yang carut marut dan merebaknya aroma dugaan aliran dana di Perumda Tirta Bulango ke beberapa oknum anggota DPRD Bone Bolango terus menuai tanggapan negatif dari tokoh masyarakat sekaligus politisi di wilayah Bone Pesisir.
Kepada BeritaNasional.ID, Arjun Mogulaingo yang merupakan mantan anggota DPRD Bone Bolango tersebut menyampaikan tanggapannya terkait kekisruhan yang terjadi di Perumda Tirta Bulango, Senin (13/6/2022).
“Intinya kekisruhan yang terjadi sehingga menimbulkan isu di beberapa media online dan offline terkait dengan Sikon PDAM Bonbol (Perumda Tirta Bulango, red) tanggapan saya adalah jika memang ada intelektual kader yang menjadikan kondisi itu maka segera tangkap dan proses hukum. Jangan ada lagi warga yang kelas satu di Bone Bolango sebab hal ini menyangkut harga diri Direktur dan keluarganya juga masyarakat Bone Bolango,
“ujar Arjun.
Ditanya tentang dugaan aliran dana ke beberapa oknum anggota DPRD Bone Bolango, Arjun mengatakan harus di proses hukum.
“Harus di proses hukum. Siapapun dia. Jangan ada warga yang merasa nomor satu di Republik ini, “tegasnya singkat.
Senada dengan Arjun, di tempat lain Anggota Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (KSPKB) Miftahudin Jasin merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi di Perumda Tirta Bulango saat ini.
“Saya cukup prihatin dengan kasus yang melanda PDAM Bone Bolango (baca:Perumda Tirta Bulango) ini. Sudah lama saya mendengar kondisi yang ini termasuk dari karyawan PDAM sendiri,”ungkapnya.
“Selaku pejuang terbentuknya Kabupaten Bone Bolango saya berharap pihak eksekutif dan legislatif yang ada di Bone Bolango untuk tidak membiarkan hal ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian akhir. Siapapun dia harus bertanggung jawab atas kebobrokan yang terjadi di perusahaan milik daerah ini,”tandasnya.
Lebih lanjut Miftah sangat menyesalkan jika Bone Bolango yang di perjuangkan menjadi satu daerah otonom hanya menjadi lahan korupsi oknum tertentu.
“Maaf, daerah ini kami perjuangkan untuk menjadi satu kabupaten otonom bukan untuk menjadi lahan korupsi oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi daerah ini kami perjuangkan bersama kawan-kawan yang tergabung dalam KSPKB untuk kemaslahatan rakyat yg ada di Bone Bolango. Tetapi kondisi sekarang justru terbalik. Banyak yang memanfaatkan “keringat” para pejuang hanya untuk kepentingan pribadi. Sungguh sangat memprihatinkan, “pungkasnya. (Noka)
