BERITANASIONAL.ID, BUTON TENGAH – Sebagian Masyarakat Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai Kepala Desa Kokoe, Haji Basso, tidak transparan mengelola dana Pengelolaan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Coorporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB) terhadap daerah terdampak pertambangan di Desa tersebut.
Saat dikonfimasi terhadap hal tersebut, Kepala Desa Kokoe, Haji Basso, secara tegas membantah kalau dana (CSR) yang dimaksud sebagian masyarakatnya tersebut dikelola secara asal-asalan atau tidak transparan oleh Kepala Desa.
“Itu bohong, dana CSR yang datang dari perusahaan dalam pengelolaannya selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai penetapannya dan bahkan ada berita acaranya. Misalnya saat dana itu turun kami pun (Pemdes) terlebih dahulu mengumumkannya di masjid,” ujar Haji Basso saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya, Sabtu (09/07/2022) pagi.
Haji Basso menjelaskan bahwa setelah diumumkan di masjid, masyarakat dikumpulkan untuk membahas perencanaan penggunaan angaran tersebut melalui rapat desa. Hasil rapat yang telah disepakati, akan dipilah sesuai kebutuhan masyarakat yang sangat prioritas yang tentu saja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa.
“Ditahap ke II di tahun 2020 karena kita mulai ditahap itu sebab tahap I itu masih bernama Community Development (Comdev). Ditahap itu ada 2 program dana itu dipakai, Program tersebut yakni pemberdayaan dan sejumlah pembangunan fisik seperti pembangunan gedung serbaguna dan pembangunan talud pemecah ombak” Urai Basso.
Untuk pemberdayaan Pemdes sudah memberikan bantuan kapal, jaring bahkan mesin terhadap masyarakat nelayan yang membutuhkan. Sementara untuk para janda pemdes juga telah membelikan beras termasuk jika ada warga yang membutuhkan semen untuk membangun Pemdes juga tidak lupa memberikan secukupnya.
“Sementara untuk untuk fisik dari anggaran tahap II itu dipakai untuk pembangunan gedung serbaguna yang dirampungkan di tahun 2022 ini,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Mustang, ketua TPK desa Kokoe juga membantah perihal yang dituduhkan oleh salah satu warganya bernama Sahrin. Sejak pemdes Kokoe menerima dana CSR atau (Comdev) dari PT AHB sebesar 1,2 miliar yang mana anggaran tersebut dibagi dua peruntukannya.
“Dari anggaran itu, setengahnya dipakai untuk pemberdayaan seperti bantuan untuk nelayan dan petani rumput laut dan setengahnya lagi untuk pembangunan fisik (gedung serbaguna). Anggaran ini kami terima 2019 dan realisasinya ditahun 2020,” kata Mustang.
Untuk tahun 2021-2022, dana itu masih tetap fokus pada pembangunan fisik dan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan masih tetap ada yakni dengan pengadaan perahu sebanyak 9 unit.
Saat awak media menanyakan masyarakat yang membubuhkan tanda tangan sebagai aksi protes terhadap pemerintah desa yang tidak transparan kelola dana CSR, Mustang mengatakan kalau itu akal akalan saja.
“Tanda tangan itu akal akalan saja untuk membodohi warga. Mereka disuruh tanda tangan dengan harapan agar uang itu dibagi tunai kemasyarakat sementara regulasi untuk itu tidak ada,”ungkap Mustang.
Hal senada juga dibenarkan oleh ketua BPD desa Kokoe, Asking. Menurutnya, program PPM sejak awal ada keterlibatan masyarakat.
“PPM ini sejak awal keterlibatan masyarakat ada. Saya melalui pemerintah desa sangat keberatan dengan pernyataan itu,” tandasnya. (Muhammad Shabuur)
