BeritaNasional.ID, Langkat – Sebanyak dua puluhan mahasiswa yang tergabung di Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Monitoring Birokrasi (DPD JMB) Kabupaten Langkat, Sumut, menggelar aksi demo damai di gerbang pintu masuk Kantor Bupati Langkat, di Stabat, Senin (10/4/2023) sekira pukul 14.15 WIB.
Informasi dirangkum beritanasional.id, para mahasiswa yang berasal dari masyarakat Langkat ini merasa kecewa, dan menilai gagalnya Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Semenjak kepemimpinan Bupati Langkat terpilih, termasuk Wakil Bupati Langkat dan saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Langkat, para pendemo menilai tidak adanya kemajuan di Langkat, karena dinilai tidak mampu membuat produk inovasi dan sebuah terobosan baru, sehingga mereka menyatakan kinerja Plt Bupati diberi raport merah atau gagal menjadi kepala daerah.
Hal demikian dikatakan para pendemo ketika berorasi di depan pintu gebang masuk Kantor Bupati Langkat di Stabat. Orasi pendemo dari mahasiswa yang tergabung DPD JMB yang diketuai oleh Muhammad Nuh dan Sekretaris Umum Ramdhan Sagita, yang koordinator aksi Sutoyo, S.H, sempat terhalang masuk, dikarena pintu gerbang Kantor Bupati Langkat ditutup.
“Kami menilai Pemerintah Langkat saat tidak ada kemajuan ketika dipimpinan Plt Bupati Langkat, diantaranya dari segi pendidikan. Itu terbukti masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak untuk proses belajar, seperti di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Langkat, dan lainnya. Termasuk juga dalam proses penerimaan PPPK guru, dimana banyak sekali dugan-dugan pungli yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kabupaten Langkat,” sebut Sutoyo, S.H, selaku koordinator aksi, yang juga Ketua DPW JMB Sumut, seusai aksi demo di depan Kantor Bupati Langkat, di Stabat.
Dalam orasi mahasiswa tersebut, mengungkapkan satu persatu kinerja buruk di SKPD dikepemimpinan bupati terpilih/Plt Bupati Langkat, diantaranya dari segi pembangunan, pihaknya menilai tidak ada pembangunan yang jelas arah dan tujuaanya. Hal ini diduga penentuan arah pembangunan tidak melalui proses penelitian.
Belum lagi diduga adanya monopoli dalam rangka penetapan vendor atau rekanan pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat, dimana diduga oknum Dinas PUPR telah menetapkan bandrol untuk para calon vendor atau rekanan pada setiap paket pekerjaan, dimana diduga adanya pemakaian uang muka untuk mendapatkan paket tersebut.
Wajar saja, jika setiap proyek pembangunan yang ada di Dinas PUPR tidak terelisasi sebagaimana yang diharapkan, bahkan jauh dari kata layak.
Selanjutnya dari segi pemerintahan desa. Kami menilai tidak mampunya berkerja secara profesional dan proporsional. Hal ini dibuktikkan tidak adanya produk yang dihasil dalam setiap Bintek Kepala desa (Kades). Hal ini merupakan perwujudan ketidak mampuan Dinas PMD Langkat dalam dalam mengarahkan desa mengelola anggaran, yang terkesan saat ini hanya mengamburkan uang rakyat.
Dari segi ketenagakerjaan. Kami menilai Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Langkat tak ubahnya seperti cagar budaya yang ada, hanya dapat dinikmati oleh padangan mata, dikarenakan tak mampu menjalankan Tupoksinya, dan bahkan tidak ada peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Langkat.
Dari segi kesehatan. Kami menilai sangat lemahnya terhadap pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Dimana dokter jaga Puskesmas tidak ada ditempat, dan jam 2 siang pegawai Puskesmas sudah tidak ada ditempat, sementara maasyarakat sangat membutuhkan akan pelayanan tersebut.
Lain lagi dengan dugaan adanya Mark Up anggaran pengadaan mobil PCR pada Dinas Kesehatan Langkat tahun 2020 sesuai LHP BPK Tahun 2020,
Serta diduga pengadaan mobil PCR Tahun 2019/2020 merupakan mobil bekas, dan adanya dugaan interpensi dari oknum Dinas Kesehatan kepada petugas gizi, baik dinas maupun Puskesmas untuk memanupulasi data stanting agar prevalensi stanting di Langkat tidak di atas 18â , sehingga kami menduga data stanting di Langkat saat ini palsu.
Lain lagi dari segi pelayanan administrasi kependudukan, yakni pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini juga kami nilai sangat lemah dalam pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan, dimana kalau tidak memberi uang pelicin maka pengurusan administrasi menjadi lambat.
Maka dari itu, kami atas nama masyarakat Kabupaten Langkat menyatakan sikap dengan tegas, diantaranya:
1. Plt Bupati Langkat gagal dalam memimpin Kabupaten Langkat
2. Tidak adanya prestasi dan inovasi serta terobosan yang dibanggakan pada masa Kepemimpinan menjadi kepala daerah
3. Meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelum habis masajabatanya
4. Meminta Plt Bupati Langkat untuk menyatakan ketidak mampuannya dalam memimpin dan memanajemen pemerintahan dengan baik
5. Meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, atas ketidak mampuannya menjadi pemimpin atau kepala daerah, dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat
6. Meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk memecat kepala-kepala dinas yang bermasah dan tidak mampu bekerja dengan baik, serta memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi
7. Meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk mempresentasekan hasil dari pemeriksaan KPK tempo hari, kepada seluruh masyarakat secara terbuka
8. Meminta dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat untuk lebih jeli dalam menentukan siapa pemimpin Langkat dimasa mendatang
9. Meminta dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mencatat dan mengingat prestasi yang diperbuat oleh pemimpin Kabupaten Langkat, jika tidak ada prestasi yang dibagakan, maka tidak dan jangan lagi percaya terhadap janji-janji politik nya.
10. Meminta dan mengajak seluruh masyarakat untuk tidak percaya lagi terhadap janji-janji manis saat kampanye Pilkada
11. Apabila pernyataan sikap ini tidak diindahkan, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa berkelanjutan dan dengan masa yang lebih banyak
Beberapa waktu kemudian, para pendemo ditemui oleh Asisten Adm Umum Setdakab Langkat, Musti, S.E, M.Si, dikarenakan Plt Bupati Langkat Syah Afandin saat itu sedang tidak berada di kantor Bupati Langkat, termasuk Sekda Langkat, dikarenakan ada kegiatan di Kecamatan.
Keterwakilan para mahasiswa pendemo sempat di ajak masuk, namun mereka menolok. Para mahasiswa tersebut sempat memberikan Sembako kepada Asisten Adm Umum Musti, SE, M.Si. Hal itu dilakukan mereka, bentuk dari kekecewaan mahasiswa terhadap buruknya kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. (Reza)
