AdvedtorialDaerahJawa TimurPolitikRagamSitubondo

DPRD Situbondo Gelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Raperda Tentang Dana Cadangan Pilkada Tahun 2024

BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda pembahasan dan persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan, pembahasan dan persetujuan Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD.

Selanjutnya, pembentukan panitia khusus pembahasan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD dan pembentukan panitia khusus pembahsan raperda tentang dana cadangan.

Hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo ini, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Situbobdo, Edi Wahyudi bersama wakil dan anggotanya, Bupati Situbondo Karna Suswandi, Wakil Bupati, Hj. Khoironi, Sekdakab Situbondo Syaifullah, jajaran Forpimda dan para OPD serta Camat se-Kabupaten Situbondo.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi dalam membacakan nota penjelasan dihadapan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Situbondo mengatakan, bahwa di tahun 2022, telah lakukan pembahasan Raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo tahun 2024 bersama DPRD.

“Pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan panitia khusus dana cadangan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2024 mendatang, pada dasarnya raperda ini disusun untuk menjamin terlaksananya pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati memerlukan penyediaan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran,” jelas Bupati Karna, Kamis (12/5/2022).

Mengingat, sambung Bupati Situbondo, dana yang harus disediakan tersebut angkanya cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu tersedia dana cadangan daerah pada program pengeluaran pembiayaan daerah.

Lebih lanjut, Bupati Karna mengatakan, secara yuridis rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2020 tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan raperda,” tutur Bupati Karna.

Tak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, namun dia juga menjelaskan bahwa, pihaknya belum tahu secara pasti anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Situbondo. Akan tetapi, pihaknya berusaha mulai sekarang sudah harus menyicil dana yang digunakan untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 mendatang.

“Dana cadangan, tidak bisa kita lakukan dalam satu tahun anggaran, maka harus kita cicil. Apabila tak dicicil, akan memberatkan Pemkab Situbondo, sedangkan dana cadangan yang sudah kita usulkan itu sebesar Rp. 30 miliar yang dianggarkan di PAK tahun 2022 sebesar 20 miliar yang sumber dananya diambilkan dari Silpa bebas, dan 10 milarnya kita anggarankan dana cadangan di tahun 2023, sedangkan untuk kekurangannya akan kita anggarkan pada tahun 2024 dengan berpedoman pada anggaran Pilkada tahun kemarin,” jelas Bupati Karna.

Dilain pihak, Ketua KPU Situbondo, Marwoto mengatakan bahwa, KPU secara detail dan terinci sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 65 miliar ke Pemkab Situbondo. “Jadi kalau dirinci dengan keamanan dan anggaran Bawaslu, maka Pemkab Situbondo harus menyediakan anggaran kurang lebih 100 miliar,” tutur Marwoto.

Menurut Marwoto, agar tidak terlalu berat untuk kebutuhan anggaran Pilkada 2024, KPU meminta kepada Pemkab Situbondo, untuk menyediakan dana cadangan mulai tahun ini, sebab apabila anggaran disediakan secara mendadak sangat berat, karena APBD Situbondo tidak terlalu besar.

“Dengan situasi saat ini, kami meminta kepada eksekutif untuk membuat Raperda dana cadangan karena itu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang. Kami berharap kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp. 65 miliar ini bisa terpenuhi,” harap Marwoto.

Menurut Marwoto, anggaran Pilkada tahun 2024 ini lebih tinggi atau naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada yang lalu. “Anggaran Pilkada tahun 2024 untuk prokes dibebankan kepada APBD dan honor untuk panitia Pilkada disesuaikan dengan UMR. Hal ini yang membuat kenaikan anggaran Pilkada tahun 2024 sampai dua kali lipat,” pungkas Ketua KPU Kabupaten Situbondo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa, Rapat Paripurna dengan Agenda pembahasan dan persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan; Pembahasan dan persetujuan Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD; Pembentukan panitia khusus pembahasan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPRD dan Pembentukan panitia khusus pembahsan raperda tentang dana cadangan, sudah dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna tadi.(ADV/As’ad Zuhaidi Anwar)

Publisher    : Heru Hartanto

Pewarta     : As’ad Zuhaidi Anwar

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button