Dukung Proses Hukum Pemerkosaan anak di Malaka, Elias Koa: Hanya Dia Yang Menangis Tetapi Kami Sama-Sama Terluka
BeritaNasional.ID-Kupang NTT,- Fenomena kekerasan seksual pada anak usia dini dinilai sebagai sebuah ancaman besar bagi Bangsa Indonesia kedepannya.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Hanura, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Elias Koa, S.I.P saat menanggapi terungkapnya kasus pemerkosaan Dua orang laki-laki terhadap seorang anak dibawah umur berinisial CCTS yang terjadi di Dusun Bakateu A, Desa Wehali-kota, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.
“saya melihat fenomena ini sebagai ancaman serius bagi masa depan nasional Indonesia. Sudah saatnya Kita membutuhkan langkah-langkah strategis dalam melindungi dan merawat generasi muda bangsa ini dari perilaku kekerasan dan jebakan globalisasi yang liberal,” ungkapnya kepada media ini, Kamis (12/5/22) di kediamannya.
Elias pun mengaku sangat sedih dengan peristiwa pemerkosaan di Malaka yang menimpa keluarga besar khususnya (korban) generasi muda bangsa yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu.
Apa yang sedang viral saat ini, menurut Elias, bisa jadi hanya merupakan fenomena gunung es yang terlihat dan terungkap. Ia menduga, masih terdapat banyak kasus serupa yang belum sempat terungkap dan diketahui publik.
“Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak Indonesia sudah berada pada titik nadir dan dibutuhkan pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih serius dari negara,” ujarnya.
Ia mengatakan, meluasnya kasus kekerasan seksual pada anak tidak terlepas dari dampak digitalisasi dan pandemi COVID-19 selama ini. Menurutnya, generasi muda Indonesia kebablasan dalam memanfaatkan teknologi digital dan justru menimbulkan krisis moral sosial secara masif di era pandemi.
“Kita hidup di era dimana kebebasan dan kekerasan memiliki keterkaitan sebab akibat yang erat. Sehingga penting bagi masyarakat dalam membangun sistem kontrol sosial, karena masa depan bangsa menjadi tanggung jawab moral kolektif,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Elias, sebelum terlambat, negara terutama pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus tegas menyatakan perang terhadap segala jenis ancaman moral yang merusak mental, terutama kekerasan seksual terhadap anak Indonesia, khususnya di Malaka.
“Dalam konteks ini, fungsi penegak hukum juga lembaga perlindungan anak dan perempuan harus diperkuat lagi. Terutama tim cyber crime dan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mengontrol aplikasi dan konten-konten yang cenderung terindikasi pornografi dan pornoaksi,” ungkapnya.
“Tentu peran serta masyarakat di setiap kelompok masyarakat dan yang paling penting bagi bangsa di ambang krisis kekerasan seksual ini adalah pemerintah tak perlu ragu menyatakan status darurat kekerasan seksual terhadap anak,” tambahnya.
Elias menilai, Apa yang dilakukan para pelaku pemerkosaan anak tersebut sangat merugikan keluarga dan korban. Pemerkosaan yang terjadi juga dapat mengakibatkan anak tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. Terlebih korbannya adalah seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tentunya
rasa trauma maupun gangguan sikis atau psikis yang dialami anak tersebut akan lebih lebar dibandingkan anak normal lainnya.
“Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan sehingga kasus pemerkosaan di Malaka bisa menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya”,jelasnya.
Menutup akhir wawancara, Elias mengisahkan, seorang Bapak yang menceritakan putrinya diperkosa oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu tetap diistimewakan, sementara putrinya diasingkan dan disembunyikan. Sambil meneteskan air matanya Bapak itu berkata”Hanya Putrinya yang menangis, tetapi kami sama-sama terluka”. jadi apapun itu polres malaka harus profesional untuk menghukum para pelaku agar bisa memberi kenyamanan, keadilan bagi keluarga besar serta korban. (*)
