BeritaNasional.ID, Pringsewu– Wartawan di Kabupaten Pringsewu menilai pembahasan anggaran tidak transparan.
Hal ini terlihat dari proses pembahasan (hearing) antara Diskominfo dengan Banggar DPRD Pringsewu yang berjalan tertutup, Selasa (14/9/2021) di ruang rapat DPRD setempat.
Menyikapi hal itu, Akhmad Khattab Ketua AWPI Pringsewu meminta, kepada Banggar untuk tidak memangkas anggaran yang sudah direncanakan dan diusulkan oleh Kominfo.
“Kalau memang anggaran sudah di plot oleh Kominfo silahkan saja dibahas, jangan sampai kemudian saat dibahas dicoret atau dipangkas dengan alasan yang tidak jelas,” ungkapnya.
Kemudian, berkaitan kegiatan yang diusulkan oleh Kominfo sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup wartawan, sebab disitulah mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.
“Seperti kemitraan dengan pemerintah dalam bentuk advetorial dan publikasi. Sebab umumnya , dari situlah mereka bisa menikmati apa yang menjadi hak nya,” tambahnya.
Senada, Ketua IWO Pringsewu Ahmad Fijayyudin meminta agar Banggar DPRD Pringsewu ikut peduli dan memperhatikan terhadap wartawan yang bertugas di Piring.
“Untuk itu harapannya tidak ada lagi pemangkasan anggaran khususnya yang berkaitan dengan publikasi dan sebagainya,” ucap Fijay.
Sementara itu, Saifullah Jurnalis di Kabupaten Pringsewu menyayangkan dengan proses pembahasan anggaran yang berjalan tertutup.
“Seharusnya ada perwakilan dari media yang bisa ikut masuk, melihat proses pembahasan anggaran itu, hingganya tidak menimbulkan asumsi negatif dari teman-teman wartawan,” papar dia.
Apalagi menurut Saiful dalam kurun 11 tahun Pemkab Pringsewu berdiri dan berjalan, masih minimnya perhatian terhadap teman-teman wartawan.
“Mereka juga dengan tugasnya sudah berkontribusi untuk ikut membangun Pringsewu, kenapa ini tidak mendapatkan perhatian lebih dari eksekutif maupun legislatif sementara di kabupaten lain anggaran untuk media itu besar,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) DPC Pringsewu Davit Segara dikantornya mengatakan, bahwa anggaran media harus diperjelas karena media hanya bisa mengandalkan untuk keberlangsungan usahanya dari pembayaran setiap bulan dari setiap dinas.
Kalau direfocusing semua anggaran media di setiap dinas dan badan, manajemen Wartawan mau jadi apa jika media tak didukung dengan anggaran yang pantas atau sesuai.
” Kami harapkan perhatian pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini untuk kembali menormalkan anggaran media di Pringsewu seperti sediakala, “tukasnya. (Red)
