Hadapi Pemilu, Hari Ini Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum Se-Indonesia
BeritaNasional.ID Jakarta — Hadapi Pemilu, Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum Se-Indonesia, Senin 11 Februari 2019 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.. Acara ini dibuka Lepala Staf Ahli Kepresidenan Panglima Jendral TNI (Purn) DR. H. Moeldoko,S.IP, Keynote speaker’ Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Panglima Jendral TNI (purn)DR. H.Moeldoko,S.IP, Ketua Komisi II DPR RI Imam Sahudi, Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Sekjen Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif, dan Kapuspen Kemendagri bahtiar.
Mengakhiri sambutannya ketika membuka acara, Moeldoko mengajak para hadirian untuk bersama sama memberantas Hoaks, Kemudian dilanjutkan pemukulan gong. Oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutanya mengatakan Sukseskan Pemilu serentak Tahun 2019, pilihan boleh beda persatuan kesatuan bangsa harus kita jaga, politik uang, politisasi suku, adalah Racun Demokrasi mari kita tolak dan lawan.tegasnya
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan Rakornas diadakan untuk memantapkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 melalui penyebaran informasi yang sejuk kepada masyarakat.
“Rakornas ini akan melibatkan jajaran pemerintah daerah di bidang humas (hubungan masyarakat) dan hukum untuk memantapkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019,” tegasnya.
Menurut Bahtiar, jajaran humas dan hukum di pemda dan pemerintah pusat wajib membantu penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Sesuai bidangnya, biro humas dan hukum diharapkan bisa memberi informasi yang menyejukkan kepada masyarakat terkait Pemilu.
“Termasuk penyebaran informasi sosialisasi, keamanan, ketertiban, kelancaran distribusi logistik Pemilu hingga antisipasi persoalan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pemilu tersebut,” imbuhnya.
Mantan staf pada bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Wajo Sulsel ini juga mengingatkan peran penting biro humas dan hukum pemda dan pemerintah pusat untuk menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga pasca pelaksanaan Pemilu.
“Jajaran biro humas dan hukum harus merespon cepat serta menetralisir informasi-informasi yang berisi isu bogong, kebencian, fitnah, dan politisasi SARA yang bisa mengganggu Pemilu, sementara bagi biro hukum diharapkan bisa mengidentifikasi secara cepat isu-isu aktual yang mungkin bisa menggangu Pemilu 2019,” tegasnya.
Rakornas ini dihadiri sekitar 1.400 pejabat eselon I Kemendagri, pejabat eselon I bidang humas dan hukum kementerian/lembaga di pemerintah pusat, pejabat eselon II, III bidang humas dan hukum di provinsi serta kabupaten/kota.
Rapat kordinasi dilakukan dengan cara panel yang dilaksanakan ada dua tahap yang berjalan dengan alot sehingga peserta rapat semangat menerima informasi yang akan disampaikan di daerah masing masing.
Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkab Wajo Yudi, menghimbau kepada masyarakat Wajo untuk menggunakan hak pilihnya ,pada tanggal 17 April 2019, ini karena pemilu ini menentukan Indonesia kedepannya.
(Humas Pemkab Wajo)
