Ini Kata Ketua Fraksi PKB, Terkait Dugaan Pungli Pengambilan SK CPNS di Dinkes Situbondo
BeritaNasional.ID-Situbondo Jawa Timur, Terkait dugaan pungli penarikan uang Rp. 250.000 dari pengambilan SK CPNS yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten menjadi buah bibir dikalangan penerima SK CPNS maupun Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo. Ironisnya, kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BKPSDM Situbondo saling lempar tanggungjawab dalam persoalan ini, Rabu (12/4/2023).
Keterangan yang disampaikan Ketua Fraksi PKB H Tolak Atin mengatakan, terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tersebut, merupakan tindakan yang sangat ironis. “Kami mendapat laporan adanya penarikan uang sebesar Rp.250.000 kepada tenaga kesehatan (Nakes) ketika akan mengambil SK PNS di Dinas Kesehatan,” jeles Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB ini mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. “Terkait dugaan pungli tersebut, saya sudah melakukan klarifikasi ke Dinas Kesehatan. Dari hasil klarifikasi tersebut, Dinas Kesehatan mentyampaikan bahwa niatan itu sudah tersampaikan ke masing-masing Puskesmas yang disampaikan oleh oknum Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ke masing-masing Puskesmas. Karena Dinas Kesehatan khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
Dari informasi yang diterima H Tolak Atin, penarikan uang tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih para CPNS kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo karena SK-nya sudah dipercepat dan dibantu. “CPNS di masing-masing Puskesmas kaget ketika pengambilan SK dikabarkan harus bayar Rp.250.000,” beber H. Tolak Atin.
Lebih jauh, H Tolak membeberkan bahwa, pihaknya sempat mendapat informasi bahwa ada ancaman oleh pihak tertentu dalam meminta uang tersebut. “Sangat ironis sekali tindakan oknum tersebut meminta uang tebusan SK sambil mengancam,” ungkap H Tolak.
Untuk mengatasi persoalan adanya fungli di tubuh Dinas Kesehatan, sambung H. Tolak Atin, pihaknya akan melakukan penelusuran kepada pihak Dinkes Situbondo. Dia juga akan mencari tahu aliran uang dari Nakes tersebut masuk ke mana saja. “Saya juga sudah klarifikasi ke beberapa petugas di Dinkes, dan informasi itu, benar adanya,” tegas politisi PKB ini.
Tak hanya itu yang disampaikan H Tolak, namun dia juga menegaskan bahwa penyerahan SK CPNS tersebut merupakan tugas Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik dan cepat. “Saya heran jika dalam pengambilan SK CPNS itu ada embel-embel uang,” pungkas H. Tolak Atin.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono saat dimintai komentar terkait adanya dugaan pungli tersebut mengarahkan rekan jurnalistik untuk melakukan konfirmasi kepada kepala BKPSDM Situbondo. “Tidak ada pungli di Dinas Kesehatan Situbondo terkait pengambilan SK CPNS tersebut. Mungkin itu dominnya BKPSDM, silahkan bisa tanyakan langsung kepada Kepala BKPSDM,” jelas dr Sandy Hendrayono ketika berada di gedung atau kantor DPRD Situbondo.
Dilain pihak, Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, saat dimintai komentar membantah adanya informasi terkait penarikan uang sebesar Rp250 ribu kepada tenaga kesehatan yang ditudingka kepad pihaknya. “Saya sudah menegaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyerahkan SK tersebut ke Puskesmas-Puskesmas. SK tersebut sudah saya serahkan semuanya kepada Kepala Dinas Kesehatan,” tegasnya.
